Desak MPR Evaluasi Jokowi Ikut Cawe-Cawe Pemilu, Komunikolog: Ambil Langkah Tegas Sesuai Konstitusi
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) didesak untuk segera evaluasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pernyataan ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024.
Sebab, menurut Komunikolog politik dan hukum nasional Tamil Selvan, sudah terlalu banyak adab-adab atau etika politik yang dilanggar oleh Jokowi.
“Maka saya mendorong MPR untuk bisa evaluasi Jokowi dengan pernyataan cawe-cawe,” ujar Tamil, Kamis (1/6).
Ditambahkan Tamil, apa yang disampaikan Jokowi tersebut bukan suatu pernyataan yang simpel. Melainkan pernyataan awal yang menggambarkan ada pola-pola yang tidak netral pada Pemilu 2024.
“Karena yang bicara adalah seorang pemimpin tertinggi di bangsa ini yang memiliki kewenangan tidak terbatas, yaitu seorang presiden. Maka saya meminta, agar keadilan dan kenetralitasan kita sebagai bangsa dan negara, serta Pemilu 2024 terjaga,” kata Tamil.
Untuk itu, dosen di Universitas Dian Nusantara ini mendorong agar MPR segera membahas pernyataan Jokowi tersebut dalam rapat paripurna.
“Karena kita harus tahu, walaupun presiden sebagai jabatan pemerintahan tertinggi di bangsa ini, masih ada MPR di atasnya yang memiliki lembaga kolektif untuk melakukan pengawasan terhadap apa tugas dan tanggung jawab presiden,” tuturnya.
“Maka saya dorong sekali lagi, agar MPR bisa memperhatikan ini, menjadikan poin ini, untuk kira-kira memberi evaluasi atau mengambil langkah-langkah tegas sesuai konstitusi terhadap Jokowi,” pungkas Tamil.
Smentar itu Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) konsentrasi penuh untuk mengurus negara.
Ia berharap Jokowi tidak sibuk mengurus suksesi kepemimpinan yang akan berlangsung. Menurut Anwar, hal itu perlu demi demokrasi di negeri bisa berjalan dengan baik, lancar, dan sehat.
“Oleh karena itu saya menghimbau kepada bapak Presiden Jokowi yang telah banyak berbuat untuk negeri ini, agar lebih berkonsentrasi penuh bagi menyelesaikan tugasnya,” katanya melalui keterangan resmi, Jumat (2/6).
Anwar menuturkan akhir-akhir ini suasana panas dalam kehidupan politik dan kehidupan berbangsa serta bernegara sudah mulai terasa. Oleh karena itu, ia mengimbau semua pihak agar bersikap dan bertindak jangan keluar dari Pancasila dan UUD 1945.
Kalau berpolitik, kata Anwar, maka berpolitiklah dengan etis, bermoral, dan berakhlak. Jangan ada yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti mempergunakan dan memperalat kekuasaan serta hukum untuk berbuat diskriminatif dan zalim.
Ia mengingatkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan terus berjalan meskipun para politisi yang saat ini menjabat sudah tiada.
“Oleh karena itu, jangan ada di antara kita yang beranggapan bahwa tanpa kehadiran kita dan orang-orang kita maka negeri ini akan hancur,” imbuhnya.
Sumber: tajukpolitik.com
