Ade Armando akhirnya angkat bicara terkait somasi yang dilayangkan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammdiyah (PWPM) Jawa Tengah terhadap dirinya.

Somasi itu berkait pernyataan kontroversial yang diunggah pengamat politik itu melalui akun Facebook pribadinya, Senin (1/6/2020).

Ade Armando membuat pernyataan dengan menyebut ormas Muhammadiyah menggulirkan isu pemakzulan Presiden Jokowi.

Ade juga menyertakan pamflet diskusi webinar nasional bertajuk ‘Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19’.

“Isu pemakzulan presiden digulirkan Muhammadiyah,” tulis Ade Armando.

“Keynote speaker-nya Din Syamsuddin, si dungu yang bilang konser virtual corona menunjukkan pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat,” lanjut Ade.

Baca Juga:  PKB Sebut Din Syamsuddin Lebih dari Tim Pemenangan AMIN, Apa Maksudnya?

Atas pernyataan itu, ia dituntut untuk mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf.

Yakni di lima media televisi nasional, lima media cetak nasional, lima media online nasional dan media sosial miliknya.

Bukannya memenuhi somasi, Ade malah balik ‘menyerang PWPM Jateng.

Hal itu disampaikan pengamat politik itu melalui akun Facebooknya, Senin (1/6/2020) malam.

“Saya rasa ada baiknya PW Pemuda Muhammdiyah Jateng mengomentari pernyataan Din Syamsudin sebagai keynote speaker di webinar 1 Juni tersebut,” ujarnya.

Ade lantas mengutip pemberitaan CNNIndonesia di mana Din Syamsuddin dalam diskudi tersebut merujuk teoritikus Islam Al Mawardi.

Baca Juga:  Ade Armando Lapor Dewan Pers soal Berita Pemblokiran Internet

Disebutkan, Din menganggap bahwa sejumlah syarat-syata untuk memakzulkan presiden saat ini sudah terpenuhi.

Dalam pemaparannya, Din menyebut ada tiga syarat untuk memakzulkan presiden.

Yakni ketiadaan keadilan, ketiadaan ilmu pengetahuan, dan ketiadaan kewibawaan.

“Din juga menyatakan pemakzulan pemimpin sangat mungkin dilakukan apabila terjadi kepemimpinan represif hingga cenderung diktator,” tulis Ade.

Ade juga menuliskan bahwa Din menyebut pemerintah Indonesia belakangan ini tak berbeda jauh dengan kondisi tersebut.

Menurutnya, pemerintah saat ini tengah membangun kediktatoran konstitusional.

Merujuk pada pemikir Islam odern Rasyid Ridho, lanjutnya, Din meminta agar masyarakat tak segan melawan kepemimpinan yang zalim apalagi jika melanggar konstitusi.

“Saya menganggap pandangan Din bahwa sudah terpenuhi syarat-syarat untuk memakzulkan Presiden adalah pandangan yang ‘dungu’,” jelasnya.

Akan tetapi, Ade mengaku bersedia mencabut pernyataannya yang menyebut Din sebagai tokoh yang dungu.

Syaratnya, PW Pemuda Muhammadiyah Jateng bisa menjelaskan apa yang dimaksud oleh pernyataan Din Syamsudin tersebut.

“Saya berharap sekali tidak ada petualang politik di Indonesia yang berusaha memanfaatkan kondisi memprihatinkan saat ini untuk memecah belah bangsa dan menciptakan ketegangan politik untuk tujuan memakzulkan pemerintah,” pungkasnya.

Sumber: pojoksatu

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan