Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan tentang isu LGBT yang tengah ramai dibahas setelah pemberitaan konser Coldplay.

Hal itu disampaikan pada saat menghadiri Rakernas Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada Sabtu 20 Mei 2023.

“LGBT itu sebagai kodrat kan tidak bisa dilarang,” ujar Mahfud Md, dilansir dari YouTube KAHMI Nasional, dikutip tim tvOnenews pada Senin (22/5/2023).

Mahfud Md sendiri berpendapat bukan kepada ke pribadi orangnya tetapi lebih kepada perilaku LGBT tersebut yang harus dilarang.

Baca Juga:  Cuma Bu Risma Dan Pak Anies yang Waras, Lainnya Kayak Lintah

“Yang dilarang kan perilakunya. Orang LGBT itu diciptakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu tidak boleh dilarang. Tuhan yang menyebabkan dia (orang) hidupnya menjadi homo, lesbi, tetapi perilakunya (LGBT) yang diperuntukkan kepada orang itu lah yang tidak boleh,” lanjut Mahfud Md.

Bahkan dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD menjelaskan bahwa dirinya sedang mempersiapkan rancangan KUHP untuk menangani perilaku LGBT.

Namnun, sebelumnya, Mahfud pernah menyatakan kaum LGBT yang berzina harus diberi hukuman berat.

Baca Juga:  Ade Armando Posting Ambulans DKI Bawa Batu, Yunarto: Hapus Twit Anda, Ternyata Ini Berita Tahun Lalu

“Zina LGBT harus dilarang karena bertentangan dengan konstitusi kita,” tegas Mahfud Md, di acara ILC tvOne, Selasa (19/12/2017).

Prof. Mahfud Md menjelaskan Negara Indonesia menganut perlindungan HAM yang dibatasi yang beda dengan paham HAM yang dianut Barat. Zina LGBT dilarang konstitusi dalam UUD 1945 pasal 28 huruf J nomor 2.

Bunyi pasal 28 huruf J nomor 2: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang­-undang dengan maksud semata­-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai­-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Baca Juga:  KSAD Jenderal Andika Dukung Usulan Prabowo Soal Seluruh Anggota TNI Tes Swab

“Tetapi yang melarang (membuat aturan) itu legislatif bukan MK,” lanjutnya. (ebs)

Sumber: tvonenews

Follow Berita Politik di Google News

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan