Jokowi Intruksikan Untuk Preseden, Menteri Dan DPR Tidak Dapat THR, Yuk Intip Berapa Gaji Mereka?

IDTODAY.CO – Presiden Jokowi memberikan instruksi bahwa bagi presiden, Wakil Presiden dan seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju dipastikan tidak akan mendapat tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 2020.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia juga mengatakan bahwa anggota DPR dan pejabat negara juga tidak bakal mendapatkan THR Idul Fitri 2020.

“Sesuai instruksi Presiden bahwa THR untuk presiden, wapres, para menteri, anggota DPR, MPR, DPD, kepala daerah, anggota DPRD, eselon 1 dan 2 tidak dibayarkan THR-nya,” kata Sri Mulyani di kantornya di Jakarta, Selasa (14/4). Sebagaimana dikutip dari suara.com (14/04/2020).

Sebenarnya berapa sih gaji Presiden, menteri dan DPR?

1. Presiden

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001, tunjangan untuk Presiden dan Gajinya adalah Rp 62.740.000 per bulan.

Baca Juga:  Jokowi Ultah Ke-59, Novel Baswedan: Semoga Ingat, Penegakan Hukum Sangat Perlu Sikap Keberpihakan Bapak

Keppres Nomor 68 Tahun 2001 mengatur tunjangan Presiden senilai Rp 32.500.000.

Karena UU No. 7 Tahun 1978 menyebut gaji pokok presiden enam kali gaji pokok pejabat paling tinggi. Besaran gaji pokok pejabat termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 yang ditandatangani Presiden Abdurrahman Wahid.

Dari daftar gaji pokok dalam PP Nomor 75 Tahun 2000, gaji tertingginya sebesar Rp 5.040.000 yang ditetapkan menjadi gaji jabatan ketua. Artinya: gaji presiden sama dengan: 6 x Rp 5.040.000, yaitu Rp 30.240.000.

2. Menteri

Sementara berdasarkan Keppres No 68 Tahun 2001, tunjangan menteri sebesar Rp 13.608.000 per bulan. Gaji pokok setiap bulan yang mereka dapat adalah Rp 5.040.000.

Baca Juga:  Curhat Sopir Bus, ''Saya Orang Solo, Pak Jokowi Orang Solo. Saya Juga PDIP tulen, Tapi Mau Makan Saja Susah Pak...''

Jika ditotal, gaji menteri setiap bulannya mencapai Rp 18.648.000. Tapi, total nilai gaji itu belum termasuk dana operasional hingga kinerja serta protokoler.

Bahkan, disediakan pula dana taktis untuk para menteri, yang besarannya antara Rp 100 sampai Rp 150 juta.

Di samping itu, para menteri juga masih mendapat fasilitas rumah dinas, kendaraan dinas, juga jaminan kesehatan.

3. DPR

Sementara gaji pokok, tunjangan jabatan, uang sidang, PPH, tunjangan anak, istri, dan beras anggota DPR RI diatur dalam Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.

Selain itu, ada tunjangan lain yang diterima anggota DPR RI yang diatur dalam Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015, mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon. total gaji dan tunjangan yang diterima anggota DPR RI setiap bulan pun lebih dari Rp 50 juta.

Baca Juga:  Jokowi Sebut Pemindahan IKN Gagasan Soekarno, Dokter Tifa: Tapi Kan Bung Karno Maunya Palangkaraya?

Belum lagi, ada sejumlah fasilitas lain yang berhak diperoleh anggota DPR RI, seperti fasilitas kredit mobil hingga Rp 70 juta/orang per periode.

Berikut rincian gaji dan tunjangannya:

Gaji Pokok: Rp 4.200.000

Tunjangan Istri (10% Gaji Pokok): Rp 420.000

Tunjangan Anak (2 anak x 2% Gaji Pokok): Rp 168.000

Uang sidang / Paket: Rp 2.000.000

Tunjangan Jabatan: Rp 9.700.000

Tunjangan Beras: Rp 30.090 per jiwa per bulan

Tunjangan PpH: Rp 2.699.813

Tunjangan kehormatan: Rp 5.580.000

Tunjangan komunikasi intensif: Rp 15.554.000

Tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 3.750.000 Bantuan langganan listrik dan telepon: Rp 7,7 juta.[Aks]

Tulis Komentar Anda di Sini

Scroll to Top