MPR Dorong Pemerintah Beri Bantuan Kemanusiaan Untuk Korban Ledakan di Lebanon
IDTODAY.CO – Ledakan dahsyat terjadi di Beirut, Lebanon. Akibat kejadian tersebut ratusan orang tewas dan ribuan orang luka-luka. Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah dan rakyat Lebanon pasca ledakan yang terjadi di Beirut. Terlebih lagi, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Lebanon menjadi negara ketiga setelah Mesir dan Suriah yang mengakui kedaulatan Indonesia pada 29 Juli 1947 silam.
“Langkah dukungan dan bantuan kemanusiaan sangatlah penting sebagai wujud solidaritas antarbangsa,” tutur Syarief Hasan dalam keterangannya, Rabu (5/8). Sebagaimana dikutip dari detik.com (05/07/2020).
Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah Indonesia memberikan bantuan kepada Libanon sebagai bagian dari misi kemanusiaan sekaligus sebagai bagian dari langkah untuk menjalin hubungan baik dengan Lebanon. Ia meminta Kemenlu untuk segera berkoordinasi dengan KBRI di Lebanon agar membentuk posko bagi WNI yang memerlukan bantuan yang sedang berada di Lebanon.
“Komunikasi dengan WNI juga penting untuk menunjukkan kehadiran negara menciptakan rasa aman dalam situasi sulit bagi WNI yang sedang berada di luar negeri,” ungkap Syarief.
Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri RI menyebutkan bahwa ada sekitar 1.447 WNI yang sedang berada di Lebanon. 1.234 di antaranya adalah TNI yang sedang menjalani misi perdamaian PBB, selebihnya merupakan warga sipil, termasuk mahasiswa dan pegawai di KBRI Lebanon.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Lebanon untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab ledakan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kejadian sama seperti yang mengguncang jantung kota Lebanon.
“Sudah seharusnya, pihak yang bertanggungjawab diusut secara tuntas agar tidak menimbulkan instabilitas di Lebanon. Pemerintah Indonesia mendukung sebagai bentuk pengejawantahan tujuan bernegara yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana Pembukaan UUD NRI 1945,” tuturnya.[detik/aks/nu]
