Pasangan Nia-Usman Tawarkan Program ‘Pandawa’ untuk Layanan Kependudukan
IDTODAY.CO – Pasangan nomor urut satu Nia Kurnia dan Usman Sayogi menawarkan sejumlah solusi untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung. Solusi yang ditawarkan pasangan ini adalah sebuah program bernama ‘Pandawa’.
Pandawa merupakan akronim dari Pelayanan Administrasi Kependudukan Lewat WhatsApp. Program ini dinilai sesuai dengan kondisi zaman yang masuk pada revolusi industri 4.0.
“Melalui pendekatan 4.0 kami dari NU Pasti nomor urut 1, menawarkan program ‘Pandawa’ yaitu Pelayanan Adminduk Lewat WA (Whatsapp),” kata Nia saat ditanyai moderator menyoal efisiensi digital di debat Cabup dan Cawabup Bandung, Sabtu (31/10). Seperti dikutip dari detik.com (31/10/2020).
Menurutnya, melalui program Pandawa, masyarakat akan mudah mengakses pelayanan kependudukan. Di antaranya, warga tidak perlu repot datang ke Pemkab Bandung. Hanya dengan menggunakan gawai warga dapat mendapatkan pelayanan kependudukan.
Ia juga mengatakan bahwa dengan program ini masyarakat tidak perlu mengantre lama hingga mengular panjang.
“Kalau selama ini kita melihat pemerintah pada hari ini masih belum bisa mengkoordinir ularan masyarakat yang mengurus untuk data-data administrasi,” ujar Nia.
“Kami mencoba mengurai ini. Mereka tidak perlu jauh-jauh datang tapi lewat genggaman gadget dalam tangannya, bisa langsung mengirimkan data-data,” terangnya.
Adapun untuk daerah yang kesulitan akses internet nantinya, kata dia, akan ada mobil Pelayanan Terpadu (Yandu) yang diterjunkan ke pelosok. Mobil ini dimaksudkan agar pemerintah dapat menjembut bola kepada permasalahan warga.
“Yang akan kita siapkan melalui mobil-mobil unit untuk bergerak masuk, jemput bola terutama untuk kecamatan-kecamatan yang jauh. Karena beberapa akses kecamatan terkendala juga beberapa hal harus disupport oleh pelayanan terpadu yang nanti akan kita perbanyak. Sekarang mungkin ada beberapa puluh, ke depannya akan kita tingkatkan menjadi 34 pelayanan terpadu atau Yandu,” paparnya.
Selain adminitrasi kependudukan, juga akan ada pelayanan digital yang diterapkan pada pelayanan ekonomi. Salah satunya terkait transaksi non tunai.
“Sekarang saatnya untuk transaksi non tunai. Bank via online. Dengan digital nanti (pembayaran) semacam PBB tidak langsung kepada masyarakat, tapi via digital,” terangnya.
“Digitalisasi, birokrasi ujung-ujungnya untuk meningkatkan kesejahteraan. Pada birokrasi harus melayani, terintegrasi, cerdas dan jujur,” paparnya.
