IDTODAY.CO – Tindakan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang membocorkan kebobrokan Pertamina ke publik dinilai sebagai sesuatu yang tidak etis.

Menurutnya, semestinya Ahok terlebih dahulu melakukan koreksi terhadap internal perusahaan sebelum membocorkan kebobrokan tersebut kepada publik.

Penilaian tersebut disampaikan Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Subardi dalam diskusi daring dengan tema “Salahkah Ahok Kembali Menohok”, Minggu (20/9).

“Apakah sudah ada teguran dari komisaris ke direksi. Nah, apakah itu sudah dilakukan. Ketika di dalam belum terkonsolidasi, tetapi sudah mencuat ke luar, bukan masalah benar atau salah, cuma tidak etis,” kata Subardi sebagaimana dikutip dari Jpnn.com.

Subardi menerangkan, mestinya saat terdapat masalah, komisaris bisa mengusulkan digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pasalnya, komisaris pada dasarnya memiliki fungsi pengawasan yang besar terhadap perusahaan. 

Baca Juga:  Presiden Partai Buruh: Pertamina Harus Dipimpin Profesional, Bukan Orang Politik

“Kalau direksi atau eksekutif melakukan penyimpangan, komisaris punya hak dan wewenang melakukan RUPS. Tidak hanya rapat,” ucap dia.

Secara tegas, Subardi hanya mempersoalkan mekanisme penyampaian ke publik atas kebobrokan Pertamina.

“Seharusnya internal dahulu. Mengoptimalkan fungsi yang dia miliki, kewenangan yang dimiliki. Kontennya bagus. Coba itu dirapatkan sesama komisaris,” beber dia.[brz/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan