IDTODAY.CO – Pemerintahan Presiden Jokowi menyiapkan rencana  Panjang tol ini setara kurang lebih 18 kali panjang Pulau Jawa.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan Mega proyek pembangunan jaringan jalan tol hampir sepanjang 19.000 km atau tepatnya 18.850 km.

Proyek prestisius yang panjangnya sekitar 18 kali pulau Jawa tersebut tengah dalam proses teknokratik, pihaknya diharuskan memiliki rencana umum untuk target jalan tol dalam jangka panjang.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hedy dalam konferensi pers, Selasa (20/10/20).

“Jadi tujuan kita dalam jangka panjang ini adalah bagaimana kita menurunkan travel time. Karena kalau travel time turun, biaya logistik turun, jadi ini menunjukkan seberapa kompetitif jaringan jalan kita dalam mendukung sistem logistik,” ungkapnya sebagaimana dikutip dari CNBC Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis, sekarang ini travel time di Indonesia rata-rata berkisar di 2,3 – 2,5 jam per 100 km. Dalam jangka panjang, ia mematok target 1,5 jam per 100Km. Strategi untuk mencapai itu adalah salah satunya dengan menjadikan jalan bebas hambatan sebagai backbone, karena menurutnya jalan bebas hambatan ini menjadikan travel time direduksi cukup signifikan.

Baca Juga:  Gde Siriana Soroti Inkonsistensi Jokowi Terkait Kebijakan Penanganan Virus Corona

Hedy kemudian berharap di akhir 2024 travel time di Indonesia bisa direduksi sekitar 1,9-2,1 jam per 100 Km

“Nah untuk mencapai 1,5 jam itu, dari kajian kita, kita dapatkan bahwa dalam jangka panjang, jalan tol itu dibutuhkan hampir 19 ribu km total jaringan jalan tol di Indonesia untuk mencapai travel time 1,5 jam per 100 km. Dalam jangka menengah kita membangun 2.724 km jalan tol di periode 2020-2024. Sehingga total jaringan jalan tol yang beroperasi 4.817 km. Ini jangka menengah. Untuk jangka panjangnya nanti kira-kira ultimatenya total 18.000 Km, hampir 19.000 km itu,” sambungnya.

Namun demikian, Hedy mengaku belum memiliki gambaran jelas soal realisasi target tersebut. Yang jelas, ketersediaan anggaran dan pengembangan wilayah akan menjadi faktor yang sangat penting.

“Karena kita tahu bahwa jalan bebas hambatan sebagai backbone itu sistem pembiayaan yang kita lakukan adalah melalui KPBU. Artinya investasinya dari swasta, karena kalau dari APBN tentu akan lebih lama lagi tercapainya. Jadi tergantung dari seberapa menarik untuk investasi, jadi banyak faktor. Jadi kapannya itu kita belum bisa definisikan,” imbuhnya.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Apresiasi Progam 'MPR Peduli Melawan Covid-19'

“Bahkan setelah kita mencapai 1,5 jam per 100 km, kalau kita tidak mengikuti peningkatan kebutuhan itu bisa bertambah lagi. Jadi setelah tercapai, kalau kita do nothing, itu bisa jadi naik lg krn trafik itu tumbuh. Pengembangan wilayahnya juga tumbuh. Jadi kapannya tergantung pada banyak faktor,” tandasnya.[cnbcindonesia/brz/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan