IDTODAY.CO – Plt Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh menilai tindakan Brigadir JO dan Bripda AS terindikasi menjual amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) adalah pelanggaran berat.

Brigadir JO merupakan anggota Polres Nabire dan Bripda AS anggota Polres Yapen. Mereka ditangkap Rabu (27/10) lalu.

Dua oknum polisi yang dianggap pengkhianat oleh Komisioner Kompolnas Poengky Indarti itu ditangkap tim Satgas Nemangkawi di Nabire.

Baca Juga:  Waduh, Penjual Sate Sebut Uang Pecahan Rp 75 Ribu Uang Mainan, Pembeli Auto Ngacir

Sugeng menyebut jika amunisi yang dijual itu milik Polri, maka itu dibeli pakai APBN. Oleh karena itu, Brigadir JO dan Bripda AS juga harus diproses hukum.

“Selain ditindak pelanggaran disiplinnya. Itu harus diproses pidana karena menjual amunisi,” kata Sugeng saat dihubungi JPNN.com, Sabtu (30/10) malam.

Dia menegaskan perbuatan kedua oknum anggota Polri itu perlu diusut hingga tuntas dan dijatuhi hukuman berat.

Baca Juga:  Sebut Hanya Tertusuk Batang Kelor, Warga Rebut Jenazah Dari Tim Gugus Tugas Covid-19

“Kalau cukup bukti, itu dipecat, diberhentikan dengan tidak hormat,” kata Sugeng menegaskan.

Menurut Sugeng, penyidik juga perlu mendalami asal muasal amunisi yang dijual kedua oknum polisi itu kepada KKB.

“Apakah dapat dari gudang senjata atau persediaan barang, itu pasti ada yang bertanggung jawab keluar masuk persediaan amunisi,” tandas Sugeng.

Sebelumnya, Direskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani mengakui Brigadir JO dan Bripda AS ditangkap setelah diduga menjual amunisi kepada KKB.

Baca Juga:  Polisi Tangkap 5 Pria Karena Bobol ATM di Kompleks Kostrad Jaksel

Namun, Kombes Faizal mengatakan saat penangkapan keduanya, petugas tidak menemukan barang bukti amunisi karena diduga sudah dijual.

Oleh karena itu, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan terhadap Brigadir JO dan Bripda AS.

“Keduanya terindikasi sudah menjual amunisi tersebut ke KKB, tetapi kepada kelompok mana, itu yang sedang didalami,” ucap Kombes Faizal.

Sumber: jpnn.com

Follow Berita Politik di Google News

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan