Pilkada Dijadwalkan Desember 2020 Mendatang, KPU Lamongan Ajukan Tambahan Anggaran Rp 11 Miliar
IDTODAY.CO – Pelaksanaan Pilkada Lamongan yang dijadwalkan Desember 2020 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan mengajukan tambahan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada tersebut sebesar Rp 11.086.319.100 melalui APBN.
Dikutip dari detik.com (22/06/2020), Ketua KPU Lamongan Machrus Ali membenarkan jika KPU Lamongan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp. 11.086.319.100. Anggaran sebesar Rp 11 M itu, menurut Machrus, diajukan melalui APBN. Dan KPU Lamongan juga tidak melakukan addendum penambahan biaya di NPHD yang sudah ada.
“Hasil pleno kita terakhir tadi malam, kita nambah Rp 11.086.319.100 dari NPHD awal kita sebesar Rp 57.500.000.000 sehingga total anggaran Pilkada menjadi Rp 69.086.319.100,” kata Machrus Ali ketika dikonfirmasi wartawan, Senin (22/6/2020).
Menurut Machrus, tambahan Anggara 11 M itu, dianggarkan untuk kesiapan pemenuhan fasilitas alat pelindung diri (APD) yang disesuaikan dengan adanya penambahan Pengawas Pemungutan Suara (PPS). Kebijakan ini berkaitan dengan keharusan menjalankan protokoler kesehatan demi pencegahan penyebaran COVID-19.
“Penambahan anggaran ini berkaitan dengan pemberlakuan protokol kesehatan seperti APD dan penambahan TPS maksimal 500 pemilih,” terangnya.
Selain pengajuan tambahan anggaran, Machrus mengaku pihaknya juga mengajukan bantuan APD ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPPC) Lamongan. Ajuan ke GTPPC Lamongan ini diajukan dalam bentuk hibah barang.
“Pengajuan anggaran ini tidak mengganggu NPHD karena diajukan langsung ke APBN. Tapi kita juga mengajukan bantuan APD ke gugus tugas dalam bentuk hibah barang,” ungkapnya.
Sementara itu, hal yang sama juga dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten (Bawaslukab) Lamongan. Bawaslukab Lamongan juga mengajukan tambahan anggaran yang juga diajukan ke APBN melalui Bawaslu Provinsi Jatim.
“Pengajuan tambahan anggaran ini hampir semua dilakukan sejumlah 19 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada akhir tahun ini. Tapi tidak semua ke APBN karena ada juga kabupaten/kota yang masih saja mengajukan tambahan anggaran ini ke APBD,” kata Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslukab Lamongan, Toni Wijaya.[Aks]
