IDTODAY.CO – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa pemberian pemberian Bintang Mahaputera kepada eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo bukan sebagai bentuk pembungkaman terhadap Gatot yang vokal terhadap pemerintah. Gelar tersebut diberikan atas dasar konstitusional.

“Diributkan katanya pemberian kepada Pak Gatot upaya membungkam, nggak. Pak Gatot itu posisinya sama dengan saya. Saya diberikan bintang itu pada saat pensiun (sebagai Panglima TNI, red) dan Pak Gatot terima bintang itu dari kepala negara. Diterima. Itu ada pernyataannya,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (12/11). Seperti dikutip dari detik.com (12/11/2020).

Baca Juga:  Yakin Masjid Tempat Paling Aman, Gatot Nurmantyo Ajak Umat Islam Tetap Meramaikan Masjid

Menurutnya, tidak ada kaitannya antara pemberian hubungannya bintang jasa yang diberikan presiden dengan upaya membungkam.

“Nggak ada hubungannya bintang jasa yang diberikan presiden selaku kepala negara itu, tidak ada hubungannya dengan upaya membungkam, tidak ada hubungannya dengan netral atau independensi dipertanyakan, tidak ada hubungannya dengan reshuffle atau tidak,” sambungnya.

Di memastikan bahwa Gatot menerima Bintang Mahaputera dari Presiden Jokowi meski tidak hadir secara fisik.

“Bahwasanya (Gatot) nggak bisa datang itu urusan kedua. Intinya Pak Gatot menerima dari presiden. Sekali lagi, (ini) menjalankan konstitusi sebagai presiden,” terangnya.

Baca Juga:  Pendiri Al Zaytun: Moeldoko Beri Panji Gumilang Akses Perlindungan Polisi bila Ada Pihak yang Ganggu

Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, nama Gatot pun sebelumnya tidak ada. Namun, dari data yang di-update per pukul 11.53 WIB, Gatot masuk daftar Bintang Mahaputera Adipradana sehingga total menjadi 32 orang.

Sebelumnya, Gatot Nurmantyo telah mengirimkan surat kepada presiden terkait alasan ketidakhadirannya dalam penganugerahan Bintang Mahaputera.

“Pak Gatot mantan Panglima ada bersurat kepada bapak Presiden tidak hadir, nah isinya mungkin nanti pak Menko Polhukam yang akan menyampaikan,” kata Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (11/11).

Baca Juga:  Yusril: Bukan Saya yang Gugat Demokrat, Saya Tidak Mewakili Pak Moeldoko

Salah satu dari isi surat itu, kata Heru, adalah meminta Jokowi lebih perhatian terhadap TNI. Selain itu, Gatot menyinggung soal kondisi COVID.

“Ya mungkin isinya ada beberapa yang beliau tidak setuju mungkin kondisi COVID, harus banyak memberikan perhatian kepada TNI di suratnya seperti itu,” ujar dia.[detik/aks/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan