Ruangguru Mendapat Proyek Triliunan, Stafsus Diminta Mundur Atau Batalkan Proyek

Pendiri dan Direktur Utama Ruangguru, Belva Devara (kiri) berfoto bersama Presiden Joko Widodo. ( Foto: istimewa )

IDTODAY.CO – Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengomentari keterlibatan Ruangguru dengan Skill Academy dalam program Kartu Prakerja. Sebagai perusahaan startup startup yang dimiliki Staf Khusus milenial Presiden Jokowi, Adamas Belva Syah Devara, Ruangguru terus menimbulkan polemik.

Refly menilai jabatan Belva sebagai Stafsus Presiden, membuat Ruangguru tidak layak untuk mengambil proyek pemerintah.

“Ketika kita menjabat di inner circle kekuasan, pastikan perusahaan kita tidak mengambil proyek pemerintah,” ujar Refly dikutip dari akun YouTube Refly Harun, sebagaimana dikutip dari Kumparan.com (17/4).

Refly menegaskan bahwa posisi Belva sebagai stafsus tetap memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Walaupun, dia sendiri tidak ikut cawe-cawe di dalamnya.

 “Pengambil keputusan tetap akan memandang perusahan dia dan secara subjektif mungkin memenangkan walau dia (Belva) tidak ikut cawe-cawe, di situlah conflict of interest-nya,” urai Refly.  

“Kalau kita kaitkan pelaksanan proyek kalau ada wanprestasi atau performnya tidak baik, evaluator mungkin tidak berani juga evaluasi, karena yang akan dievaluasi perusahaan mereka yang berada di lingkar dekat kekuasaan,” sambungnya. 

Baca Juga:  Ruhut Klaim Punya 3 Jenderal Hadapi Habib Bahar, Refly: Maksudnya Apa?

Untuk itu, Refly menyarankan dua pilihan kepada Belva. Pertama, Belva mundur dari jabatan Stafsus Presiden dan bisa berbisnis seperti sedia kala. Kedua, Belva tetap menjabat sebagai Stafsus namun Ruangguru tidak ikut dalam program Kartu Prakerja. 

Berdasarkan fakta diatas, Rafly memberikan saran kepada Belva untuk memilih satu diantara dua pilihan. Mundur sebagai staf khusus presiden atau melanjutkan proyek kartu pekerja dengan Ruangguru

“Pilihannya Anda mundur sebagai Stafsus dan tetap berbisnis as usual tidak ada conflict of interest. Atau Anda tetap jadi Stafsus tapi perusahaan Anda tidak ambil proyek pemerintah karena itu memungkinkan terjadinya conflict of interest,” urai Refly. 

“Tidak sulit, tinggal Anda memutuskan. Tidak perlu ditanyakan ke siapa pun termasuk ke Presiden Jokowi. Karena bisa jadi hal itu membuat presisden dalam posisi dilema,” tandasnya.[Brz]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan