MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK, Arsul Sani: Penghinaan ke DPR dan Presiden
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mempertanyakan alasan yang dipakai Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengabulkan permohonan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.
Pasalnya, MK menilai bahwa lembaga negara lain telah bersikap abuse of power atau tidak adil kepada KPK. Sebab masa jabatan pimpinan KPK sebelumnya hanya 4 tahun. Dimana jumlah itu berbeda dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara yang lain.
Hal itulah yang menjadi landasan MK menambah masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun.
“Saya agak kaget juga, kok ada lembaga negara mengatakan lembaga negara lain itu abuse of power,” kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (26/5/2023).
Menurut Arsul, pernyataan MK itu dianggap telah menghina DPR dan presiden sebagai pembuat undang-undang (UU).
“Itu kan agak ‘penghinaan’ itu terhadap DPR dan presiden. Kan pembentuk UU itu kan DPR dan presiden gitu loh,” tuturnya.
Kendati demikian, Arsul mengaku Komisi III DPR tidak bisa memanggil MK soal putusan tersebut. Sebab MK adalah oembaga negara yang masuk dalam rumpun yudikatif, yang memiliki independensi sendiri.
“Kita harus hormati independensi dan kemandiriannya, tapi tentu dalam negara demokrasi, dalam hubungan ketatanegaraan tetap kita ini lembaga negara yang lain, masyarakat sipil, itu juga boleh mengkritisi MK,” jelas Wakil Ketua Umum PPP.
“Nanti dalam rapat konsultasi tentu ya DPR akan menyampaikan pendapat DPR terhadap utusan MK yang inkonsisten itu,” tambah Wakil Ketua MPR.
Di sisi lain, Arsul menghormati keputusan MK yang mengabulkan perubahan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun.
Sebelumnya Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (Jubir MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa putusan majelis hakim MK yang memperpanjang masa jabatan dari empat tahun menjadi lima tahun langsung berlaku untuk pimpinan KPK periode 2019-2023.
“Pimpinan KPK yang saat ini menjabat dengan masa jabatan 4 tahun, dan akan berakhir pada Desember 2023, diperpanjang masa jabatannya selama 1 tahun ke depan hingga genap menjadi 5 tahun,” tutur Fajar ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.
Fajar mengatakan bahwa pertimbangan mengenai berlakunya Putusan 112/PUU-XX/2022 bagi pimpinan KPK saat ini tercantum dalam pertimbangan yang dibacakan oleh majelis hakim.
Majelis hakim mempertimbangkan masa jabatan pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir pada 20 Desember 2023, yang tinggal kurang lebih enam bulan lagi. Pihak MK menilai penting untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan yang berkeadilan.
Oleh karena itu, MK menyegerakan memutus perkara 112/PUU-XX/2022 guna memberikan kepastian masa jabatan pimpinan KPK periode ini. Lantas, MK memutus untuk mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun.
“Sebagaimana diatur dalam UU MK, putusan berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan,” kata Fajar.
Selain terhadap pimpinan KPK, Fajar juga mengatakan bahwa Putusan 112/PUU-XX-2022 mengenai perubahan masa jabatan menjadi lima tahun juga berlaku bagi Dewan Pengawas KPK yang saat ini juga memiliki durasi menjabat selama empat tahun. (saa/ebs)
Sumber: tvonenews
