Jokowi Bikin Utang Meroket, Ekonom: Beban Berat untuk Pemerintah Selanjutnya
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mengatakan keberhasilan Jokowi membuat utang meroket menjadi beban berat untuk pemerintah selanjutnya.
Sebab, prioritas utama pemerintahan baru setelah Pemilu 2024 adalah mengurangi beban utang negara.
Hal itu ia sampaikan setelah selama 8 tahun pemerintahan Jokowi telah mewariskan utang dengan jumlah fantastis yaitu mencapai 7.879,07 triliun rupiah atau sekitar 39,17 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).
Dengan jumlah yang hampir 8 ribu triliun rupiah tersebut, jika dibagi rata dengan jumlah penduduk Indonesia terkini, maka setiap kepala atau setiap satu orang penduduk memiliki utang masing-masing sebesar 28,8 juta rupiah.
Bhima menyebut jika kebiasaan utang terus dibiarkan dengan berbagai alasan, maka khawatir dampaknya akan negatif kepada fiskal dan ketahanan dari pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jadi siapa pun Presiden 2024, prioritas utama adalah bagaimana bisa mengurangi beban utang,” ucap Bhima, Selasa (6/6).
Bahkan Bhima menyebut jika beban masyarakat semakin hari kian berat karena selain harus menanggung utang negara, juga harus membayar pajak yang terus meningkat.
“Jadi ada korelasi antara beban utang yang semakin meningkat dengan kewajiban bayar pajak masyarakat menengah ke bawah yang semakin berat,” jelas ekonom muda tersebut.
Bhima pun mewanti-wanti pemerintah jika terus berutang secara agresif bisa berujung pada overhang yaitu utang yang semakin meningkat tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi.
“Justru bisa menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Itu harus diwaspadai,” tegas Bhima Yudhistira.
Untuk diketahui, jumlah utang di masa pemerintahan Jokowi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selama 8 tahun pemerintahannya, Jokowi telah berhasil menambah utang mencapai 5 ribu triliun rupiah. Utang meroket hingga hampir 8 ribu triliun rupiah.
Penambahan utang yang sangat besar tersebut yang tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan per kapita penduduk, tentu saja akan membuat negara sulit untuk membayar utang dan menjadi beban bagi pemerintahan selanjutnya.
Sumber: tajukpolitik.com
