Jokowi Irit Bicara saat Ditanya APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat

Jokowi Irit Bicara saat Ditanya APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat

Presiden Joko Widodo alias Jokowi irit bicara saat ditanya mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dijadikan jaminan utang untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Tanyakan ke Bu Menteri Keuangan,” kata Jokowi saat ditemui di Stasiun Padalarang pada Senin, 2 Oktober 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah menerbitkan PMK Nomor 89 Tahun 2023 pada 31 Agustus 2023, tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta-Bandung.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa penjaminan pemerintah ini mempertimbangkan prinsip keuangan negara, pengelolaan risiko fiskal, dan kesinambungan fiskal. Penjaminan pemerintah diberikan atas keseluruhan dari kewajiban finansial PT KAI terhadap kreditur berdasarkan perjanjian pinjaman.

Baca Juga:  Sindir Jokowi, Natalius Pigai: Kalau Butuh Uang Saya Carikan, Asal Kerja Seperti Anies

Aturan ini juga menyinggung peran APBN untuk memastikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat terselenggara.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan kebijakan ini memunculkan beban tidak langsung ke APBN. Bhima mengatakan, dengan ditekennya aturan tersebut artinya sudah melenceng jauh.

Karena sejak awal proyek sepur kilat itu dilakukan sifatnya business to business (B2B), lalu ada keterlibatan Penyertaan Modal Negara (PMN), dilanjutkan dengan ramai rencana tiket kereta cepat disubsidi, dan berlanjut masuk ke penjaminan.

Artinya, Bhima menyatakan, secara finansial proyek kereta cepat menjadi beban pembayar pajak yang harusnya bisa mandiri secara komersial. Bhima meminta sebaiknya Peraturan Nomor 89 Tahun 2023 ditinjau ulang dan dikonsultasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Selain itu pemerintah harus terbuka ke publik terhadap skenario beban APBN sebagai implikasi penjaminan,” kata Bhima saat dihubungi pada Rabu, 20 September 2023.

Juru Bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo, membela pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Wah penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana KCJB dipersoalkan? Kurang piknik,” cuit Prastowo melalui akun Twitter-nya @prastow dikutip Jumat, 22 September 2023. Tempo diizinkan Prastowo untuk mengutipnya.

Pembangunan Whoosh menghabiskan biaya lebih dari US$ 7 miliar oleh perusahaan patungan Tiongkok-Indonesia. Proyek dibangun oleh PT KCIC, yang terdiri dari empat perusahaan negara Indonesia dan China Railway International Co. dari Beijing.

Proyek ini awalnya direncanakan menelan biaya kurang dari US$ 5 miliar dan mulai dibangun pada 2019. Namun penundaan karena masalah konstruksi dan pandemi Covid-19 menyebabkan biaya melonjak. Kereta berkecepatan tinggi ini telah diuji coba sepanjang 142 kilometer sebelum diresmikan oleh Presiden Jokowi hari ini.

Sumber: Tempo.co

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan