Kemenkeu Klaim Tak Khawatir Dengan Hutang Indonesia

Ilustrasi Uang,(Foto: Tribunnews.com)

IDTODAY.CO – Indonesia berada di posisi ketujuh dari daftar sepuluh negara berpendapatan kecil-menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia. Data tersebut dirilis oleh Bank Dunia Dalam laporan bertajuk International Debt Statistics (IDS) 2021.

Tak ayal, pemberitaan tersebut membuat posisi Indonesia dimata internasional semakin terpojok. Akan tetapi,  kementerian keuangan memiliki pandangan berbeda terkait hutang negara. Menurutnya, hutang malah meningkatkan daya beli dan meningkatkan perekonomian negara.

Baca Juga:  Resmi, Sri Mulyani Tolak Permohonan Kementerian Perindustrian Soal Pajak Mobil Baru 0%

“Kita enggak khawatir dengan urusan utang. Karena utang kalau dikelola dengan baik itu pasti hasilnya baik. Utang memberikan tambahan daya beli,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam Webinar Giatkan Literasi Investasi Bangkitkan Ekonomi Negeri, Sabtu (17/10).

Suahasil menganalogikan utang negara sama dengan utang yang biasanya dimiliki rumah tangga. Dalam sebuah keluarga misalnya, jika mengandalkan penghasilan saja, keluarga tersebut tidak bisa membeli rumah. Namun karena berhutang, rumah bisa dibeli.

Baca Juga:  Minta Menkeu Sri Mulyani Dicopot, Pimpinan MPR Melampaui Kewenangan

Perumpamaan tersebut menurutnya sangat pas dengan kondisi negara saat ini. Hutang akan mampu memberikan kan kekuatan bagi negara untuk membangun infrastruktur pendukung.

“Karena utang memberikan kita kemampuan tambahan daya beli sekarang. Harusnya belum bisa bangun jembatan, bisa bangun jembatan sekarang. Harusnya belum punya jalan tol, kita punya jalan tol sekarang. Ini benar di tingkat negara dan benar di tingkat individu,” urainya.

Baca Juga:  Media India: Kena Jebakan Utang, Indonesia Bisa Menderita Ketika Ekonomi China Kolaps

Suahasil menegaskan bahwa pemerintah melakukan hutang dengan pertimbangan matang dan hanya dipakai untuk kegiatan produktif. Seperti peningkatan kualitas layanan kesehatan dan juga program perlindungan sosial untuk memastikan keberlangsungan UMKM.

“Menurut saya sangat justify. Itu akan kita pertanggungjawabkan dalam seluruh laporan,” pungkasnya.[brz/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan