IDI Tak Setuju Mal di DKI Buka 15 Juni

IDTODAY.CO – Seiring dengan perpanjangan status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperpanjang dengan penambahan masa transisi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membuka kegiatan sosial-ekonomi di pusat-pusat perbelanjaan pada Senin (15/6) dengan kapasitas 50 persen, yang merupakan masa transisi fase I pekan ketiga.

Menanggapi hal itu, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) kurang sependapat dengan keputusan tersebut. IDI menyebut penyebaran Corona di Indonesia, termasuk DKI Jakarta belum melandai.

Baca Juga:  Pasien Positif Corona Bertmabah 21 Orang, Total Saat Ini 117 Orang

“Kalau pertimbangan dari sisi medis bisa dibaca kan setiap hari Indonesia masih tambahnya seribu-seribu lebih, jadi memang intinya masih banyak, tandanya masih banyak, belum ada cerita melandai atau berkurang,” kata Ketua Dewan Pertimbangan IDI Zubairi Djoerban saat dihubungi, Sabtu (13/6). Sebagaimana dikutip dari detik.com (14/06/2020).

Zubairi paham bahwa keputusan pemerintah untuk membuka pusat perbelanjaan adalah karena alasan ekonomi.  Oleh karenanya, dia meminta harus ada evaluasi ketat setiap harinya dan jika semakin buruk maka harus dicabut keputusan itu.

Baca Juga:  Tanggap Darurat Corona, Berikut Isi Himbauan Anies Baswedan

“Atas nama ekonomi ambruk mereka pada melonggarkan, jadi jawabannya kalau begitu biasanya nggak bisa dibatalkan, pada prinsipnya monitor harus harian, evaluasi harus setiap hari harus ketat, dan kalau angka meninggal, bukan hanya positif, dan angka meninggal makin banyak dan tidak menurun ya (kebijakan buka mal) dicabut,” ucapnya.

Ia juga menyinggung soal tambahan kasus Corona yang masih mencapai 1.004 orang pada hari ini. Atas dasar itu, ia meminta kepada pemerintah daerah agar para pimpinan daerah memikirkan bagaimana ekonomi jangan ambruk tapi rakyat tidak boleh dikorbankan.

Baca Juga:  PB IDI Buka Data Kematian Akibat Corona, Ternyata Dua Kali Lebih dari Data Pemerintah

“Intinya harus hati hati, dan pada prinsipnya sih nggak boleh malu kalau mencabut new normal atau pelonggaran itu, negara lain cabut juga nggak masalah, intinya eknomi nggak boleh ambruk tapi rakyat nggak boleh dikorbankan,” ujarnya.[Aks]

Tulis Komentar Anda di Sini

Scroll to Top