Akui Sudah Ada Perbaikan Kinerja, Presiden Jokowi: Tapi Belum Sesuai Yang Saya Harapkan

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait COVID-19 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (16/3/2020). Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala pemerintah daerah untuk berkomunikasi kepada pemerintah pusat seperti Satgas COVID-19 dan Kementerian dalam membuat kebijakan besar terkait penanganan COVID-19, dan ditegaskan kebijakan “lockdown” tidak boleh dilakukan pemerintah daerah. (ANTARA FOTO – Hafidz Mubarak A)

IDTODAY.CO – Presiden Joko Widodo mengklaim kinerja para menteri sudah mulai terlihat membaik pasca dirinya mengancam akan mengadakan reshuffle kabinet ketika rapat kabinet Paripurna pada 18 Juni lalu. Namun demikian, nampaknya presiden Jokowi belum puas dengan kinerja para pembantunya tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7/2020), yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden.

Baca Juga:  PKS: Sejak Awal UU Ciptaker Memang Menimbulkan Masalah

“Saya melihat setelah kita rapat kabinet di sini ada pergerakan, tapi belum sesuai yang saya harapkan,” kata Jokowi sebagaimana dikutip dari Kompas.com (8/7/2020)

Jokowi mengatakan, sektor yang mulai terlihat membaik adalah penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Corona. Sedangkan yang masih butuh percepatan yaitu sektor kesehatan dalam penanganan covid 19.

Sedangkan untuk sektor ekonomi, stimulus yang diberikan kepada pengusaha mikro kecil dan menengah hingga besar belum terlihat dampak positifnya.

Baca Juga:  Kalimat Keras Din Syamsuddin Ditujukan kepada Jokowi, Kezaliman Nyata!

“Sudah bergerak lebih baik, lebih bagus, tapi belum (cukup),” imbuhnya.

Lebih lanjut, Jokowi berharap kepada semua jajaran yang hadir dalam rapat tersebut, yakni para menteri yang memiliki anggaran besar, untuk segera mempercepat belanja anggaran demi memantik kembali gairah perekonomian.

“Saya minta semuanya dipercepat, terutama yang anggarannya besar-besar. Ini Kemendikbud ada Rp 70,7 triliun, Kemensos Rp 104,4 triliun, Kemenhan Rp 117,9 triliun, Polri Rp 92,6 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 32,7 triliun,” ucap Presiden.

“Dalam situasi seperti ini siapa yang bisa gerakkan ekonomi? Enggak ada yang lain kecuali belanja pemerintah,” lanjutnya.[kompas/brz/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan