Anggota DPR RI Sebut Utang Negara Menjulang Tinggi, Namun Infrastruktur Gratis Rusak Berat
Anggota Komisi DPR RI dari Fraksi partai Demokrat, Herman Khaeron mengkritisi utang negara yang menjulang tinggi namun banyak infrastruktur gratis banyak yang rusak berat.
“Memang tidak adil, bangun infrastruktur berbayar jorjoran dan rakyat membayarnya, yang tidak membayar dilarang pakai, hutang negarapun menjulang tinggi. Saat yang sama infrastruktur gratis rusak berat dan menurun kualitasnya, subsidi rakyatpun dikurangi, dan kita dipaksa diam oleh hukum yang tajam kepada lawan dan tumpul kepada kawan,” tuturnya dalam akun twitter pribadinya yang dikutip tajukpolitik.com, Senin (22/5).
Herman juga merasa aneh setiap minggu hasil survei selalu merilis kepuasan masyarakat terhadap penguasa. Hasilnya selalu baik walau kenyataanya berbeda.
“Setiap minggu selalu ada hasil survey yang merilis kepuasan terhadap sang jungjunan, setiap minggu. Mungkin saja kedepan seminggu dua kali dengan berbagai lembaga survey. Gak habis2 tuh peluru? Tapi yakinlah tidak ada pesta yang tidak berakhir,” tukasnya.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan pemerintah soal utang negara.
Dia mengatakan, berutang memang mudah dilakukan, tapi yang susah adalah membayar utang. JK menyebut bahwa Indonesia membutuhkan presiden yang mampu menyelesaikannya.
“Kita diwariskan untuk membayar utang, tapi pahlawan (presiden) yang sebenarnya adalah yang menyelesaikan persoalan. Pemberani yang sebenarnya adalah yang berani untuk tampil menyelesaikan persoalan bangsa ke depan,” ujar JK, dikutip Senin (22/5).
Dia menjelaskan, tingginya utang Indonesia saat ini adalah gabungan antara utang pemerintahan sebelumnya dengan pemerintahan sekarang. Namun, dia menegaskan, utang pemerintah saat ini, yakni dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, adalah yang terbesar.
“Setahun bayar utang dan bunga sampai seribu triliun. Ini terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka,” kata JK yang juga Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) itu.
Di sisi lain, Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga mengakui bahwa undang-undang membolehkan pemerintah melakukan utang 60 persen dari pendapatan nasional. Namun, JK tetap mengingatkan perlunya kehati-hatian terhadap peningkatan hutang pemerintah.
Beberapa waktu lalu, Kementerian Keuangan mengumumkan posisi utang pemerintah hingga akhir Januari 2023. Nilainya mencapai Rp7.754,98 triliun (naik dari Desember 2022 yang besarannya Rp7.733,99 triliun) dengan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,56 persen.
“Pemerintah senantiasa melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo,” tertulis dalam Buku APBN Kita Edisi Februari 2023.
Dalam laporan itu juga disampaikan, berdasarkan mata uang, utang pemerintah berdenominasi rupiah mendominasi dengan proporsi 71,45 persen. Hal ini sejalan dengan kebijakan umum pembiayaan utang, yaitu mengoptimalkan sumber pembiayaan dalam negeri dan memanfaatkan utang luar negeri sebagai pelengkap.
Kebijakan itu dilakukan dengan koordinasi bersama Bank Indonesia dalam rangka menghadapi volatilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri. “Sehingga risiko nilai tukar lebih terjaga,” kata Kemenkeu dalam catatan itu.
Sumber: tajukpolitik.com
