Bungkam Ditanya Soal Ponpes Al Zaytun, Gus Yaqut Dinilai Cuma Unjuk Otot Saat Berhadapan dengan Pihak Ini
Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas atau dipanggil Gus Yaqut, yang menolak memberikan komentar terkait perkembangan penanganan Pondok Pesantren (Ponpres) Al Zaytun yang dipimpin oleh Panji Gumilang.
Adapun Ponpes Al Zaytun baru-baru ini kerap jadi sorotan usai beredar kabar terkait dugaan adanya penyimpangan dalam kegiatan di Ponpes tersebut.
Hal tersebut ditanggapi Gigin Praginanto melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Gigin Praginanto menyinggung sikap Menag, Menurutnya, Menag Yaqut Cholil hanya menunjukkan ototnya saat berhadapan dengan pihak yang secara politik bersebrangan dengan dirinya.
“Dia cuma unjuk otot ketika berhadapan dengan mereka yang secara politik berseberangan dengan dirinya,” ujar Gigin Praginanto dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @giginpraginanto, Selasa (25/7).
Sementara itu, di lansir dari Suara, ketika dihadang awak media mengenai dugaan penyimpangan yang dilakukan di Ponpes Al Zaytun, Yaqut hanya tertawa kecil tanpa memberikan jawaban yang jelas.
Adapun hal tersebut terjadi usai Menteri Agama menghadiri acara PAKU Integritas bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meski dihadapkan pada berbagai pertanyaan, Yaqut terus menolak memberikan tanggapan mengenai sejumlah persoalan yang muncul.
“Nanti, nanti, nanti,” jawab Yaqut sambil bergegas memasuki mobil usai mengikuti acara PAKU Integritas dengan KPK, di Gedung Merah Putih KPK K4, Jakarta Selatan, Senin (24/7/2023).
Tanggapan Yaqut yang terkesan menghindari pertanyaan media menimbulkan kritik dari berbagai kalangan.
Sikap Menag yang enggan berkomentar itu juga menimbulkan tanda tanya di kalangan masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas penanganan dugaan penyimpangan di Ponpes Al Zaytun.
Terpisah, sebelumnya, Gus Yaqut selaku Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor tampak langsung gerak cepat hingga meminta GP Ansor dan Banser untuk mengantisipasi adanya potensi yang bisa merusak pluralisme di Tanah Air.
Sumber: suara.com
