Koordinator BEM Seluruh Indonesia, Hilmi Ash Shidiqi mengatakan jika pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melahirkan demokrasi yang cacat.
Hal tersebut ia katakan dalam acara Abraham Samad Speak Up.
“Bicara data, indeks demokrasi saat ini mengalami penurunan 6,71 atau peringkat 64 dari 150 negara. Ini lebih rendah dari Malaysia dan Filipina, ini dapat predikat demokrasi yang cacat,” cetusnya.
Lanjutnya, ia juga menilai pelemahan demokrasi di era Jokowi sangat terihat dari suara-suara mahasiswa dan masyarakat yang diberangus dengan sistematis.
“Pelemahan demokrasi terjadi secara sistematis, kita lihat di rezim Jokowi sangat terlihat jelas,” cetusnya lagi.
“Kita menghadirkan kritik akademis, akan tetapi dibalas enggak enak, kita liat di teman-teman UI kemarin diteror, diancam dibunuh. Kita juga sama, dikata-katain, direpresi, diserang buzzer-buzzer, kita mau melakukan aksi, hape diretas, ini jadi makanan sehari bagi mahasiswa saat ini,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan akibat ancaman dan tekanan tersebut, membuat daya kritis mahasiswa menjadi kendor.
“Kita beri kritik, membicarakan kebobrokan pemerintah malah kita dapat ancaman, mahasiswa menyuarakan tapi penuh bayang-bayang ketakutan, kita berikan penolakan kebijakan kita malah diretas hapenya. Kritikan itu adalah bagian cinta kita ke pemerintah saat ini,” tukasnya.
Kritik Mahasiswa ke Jokowi: Orde (Paling) Baru, Raja Membual
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) menjuluki Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sebutan presiden Orde (Paling) Baru. Hal itu disampaikan BEM UGM tepat pada hari ulang tahun Jokowi, 21 Juni lalu.
Kritik terhadap Jokowi tersebut disampaikan BEM UGM sebelum BEM Universitas Indonesia (BEM UI) menyebut Jokowi sebagai The King of Lip Service atau Raja Pembual.
“Sugeng Ambal Warsa (selamat ulang tahun) Bapak Presiden Orde (Paling) Baru,” tulis poster yang diunggah akun instagram @bemkm_ugm, sebagaimana dikutip Senin (28/6).
BEM UGM menyampaikan sejumlah doa yang merupakan sindiran terhadap sejumlah isu dan polemik selama kepemimpinan Jokowi.
Tidak hanya itu, BEM UGM juga mendoakan agar pada usianya ke-60, Jokowi masih ingat dengan janji kampanye 2019 lalu ihwal penyelesaian kasus HAM berat masa lalu.
BEM UGM juga berharap Jokowi bisa semakin dewasa dalam merespons berbagai kritik dan masukan dari masyarakat. Ini merupakan sindiran atas isu revisi UU ITE dan RKUHP.
Presiden BEM UGM Muhammad Farhan membenarkan unggahan itu dikeluarkan oleh organisasinya. Ia mengatakan terinspirasi dari ucapan ulang tahun para pejabat publik kepada Jokowi.
“Kan banyak pejabat yang melakukan itu (ucapan ulang tahun) pada presiden, sehingga kita ingin meng-counter-nya di hari yang sama,” kata Farhan.
Farhan mengaku tidak mendapat intervensi atau tanggapan dari pihak kampus mengenai unggahan itu. Ia menekankan kebebasan berpendapat di UGM masih terjamin.
Oleh sebab itu, Farhan dan BEM UGM mengecam sikap Rektorat UI yang memanggil perwakilan BEM UI terkait kritik kepada Jokowi. Menurutnya, kampus harus menjadi tempat yang aman bagi mahasiswa.
“Ada kesan seolah ada represifitas dari kampus yang seharusnya jadi tempat kita bebas mengkritik pemerintah,” ujarnya.
Mahasiswa UGM yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UGM merespons kritik BEM UI dalam salah satu unggahan mereka di akun Twitter @UGMBergerak. Mereka menyandingkan dua poster Jokowi.
Dalam poster milik mereka, terpampang foto Jokowi. Mereka kemudian menobatkan Jokowi sebagai Juara Umum Lomba Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan.
Sementara, poster satu lagi milik BEM UI yang memberi julukan Jokowi The King of Lip Service.
“Selamat kepada presiden Republik Indonesia @jokowi atas pencapaian dan prestasinya sehingga dapat meraih dua gelar terbaik yang diberikan oleh kami, mahasiswa. Indonesia Maju! [Berani, Kritis, Bergerak],” cuit @UGMbergerak.
Sumber: populis
