Data Analyst Continuum Indef: 92 Persen Masyarakat Terganggu Sikap Jokowi Cawe-Cawe Urus Capres

Presiden Joko Widodo, bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, saat panen raya nusantara di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023). (Republika.co.id)

Data Analyst Continuum Indef, Maisie Sagita, mengatakan 92 persen masyarakat terganggu dengan sikap Presiden Jokowi cawe-cawe alias terlalu mencampuri Pemilu 2024.

Hal ini ia dapatkan dari hasil penelitian soal analisis respons masyarakat pendekatan big data politik terkait Jokowi cawe-cawe dari media sosial. Hasilnya, sebanyak 15.598 pembicaraan di jagat Twitter yang mengeluhkan tindakan Jokowi.

“Jadi dari sekitar 16 ribuan perbincangkan tersebut, 92 persen mengatakan hal itu merupakan sesuatu yang tidak wajar,” jelas Maisie dalam diskusi daring di Jakarta, pada Minggu (14/5).

Sedangkan, lanjut Maisie, delapan persen sisanya menganggap pemanggilan para ketua umum partai politik tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Mereka memandang Jokowi melakukan ‘cawe-cawe’ untuk memberikan arahan bagi siapapun yang ingin maju dalam Pilpres 2024.

“Menurut mereka, seharusnya presiden itu juga ikut memberikan arahan jangan sampai orang-orang yang maju capres ini justru orang orang yang akan menjerumuskan dan merusak Indonesia,” ungkap Maisie.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi dan Demokrasi LP3ES Wijayanto, mengatakan, selama masih menjabat, presiden bertugas sebagai pengayom bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Pemilu harus berlangsung secara demokrasi.

Baca Juga:  Banyak Tokoh Dukung Anies-Cak Imin Tapi Tak Mau Masuk Timnas Pemenangan

“Dalam negara demokrasi yang sehat presiden yang berpihak dalam pemilu, terang-terangan dari hari ke hari kita disuguhkan oleh tontonan itu, nah di negara demokrasi yang sehat seharusnya DPR sudah bertanya kepada presiden, kenapa presiden bukan lagi kepala negara tapi timses dari partai tertentu,” kata Wijayanto.

DPR saat ini kata Wijayanto, merupakan DPR yang paling sunyi sepanjang sejarah reformasi, karena tidak pernah bertanya atau mengkritik presiden. Netralitas presiden menurutnya juga sangat penting.

Diketahui, Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para ketua umum (ketum) partai politik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (2/5/2023) malam. Sejumlah pimpinan parpol yang hadir adalah Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Pelaksana Tugas (Plt) Ketum PPP Muhammad Mardiono, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sumber: tajukpolitik.com

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan