Defisit Anggaran APBN Meningkat, Banggar DPR: Gara-Gara Pemerintah Ugal-Ugalan
IDTODAY.CO – Anggota Banggar DPR RI Sukamta pemerintah terkesan asal-asalan dalam pengelolaan anggaran negara terkait penanggulangan virus Corona di Indonesia.
Ia menilai terjadi banyak kejanggalan yang terdapat pada anggaran perubahan berdasarkan Peraturan Presiden 54/2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020.
Berdasar pengamatannya, APBN 2020 asalnya sejumlah Rp 2.540 trilliun, sekarang menjadi Rp 2.613 trilliun setelah terjadi penambahan anggaran sebesar Rp 73 trilliun.
“Gara-gara ugal-ugalan dalam pengelolaan keuangan negara terjadi peningkatan defisit APBN dari Rp 397 trilliun atau 1.76 persen dari PDB menjadi Rp 852 trilliun setara 5,07 persen dari PDB,” ujar Sukamta sebagaimana dikutip dari Rmol.id (23/4).
“Defisit anggaran akan semakin besar bisa sampai 10-15 persen jika tidak ada penghematan dan terus terjadi penambahan belanja negara sementara penerimaan negara semakin menurun akibat krisis ekonomi,” tambahnya
Sukamta merasa heran dengan kebijakan hutang yang diambil oleh pemerintah untuk menutup defisit uang negara.
“Padahal tahun ini saja pemerintah harus membayar cicilan pokok hutang luar negeri sebesar Rp 105 triliun,” urainya.
Sukamta merinci pada awal APBN 2020 pembiayaan anggaran dari hutang sebesar Rp 351 trilliun menjadi Rp 1.006 trilliun atau membengkak 3 kali lipat.
Menurut Sukamta, tumpukan utang yang terlampau tinggi akan membuat ruang fiskal pemerintah Indonesia akan semakin sempit akibat kesulitan untuk melakukan likuiditas.
Hutang yang semakin besar dan bertenor panjang, lanjut Sukamta, akan membebani generasi yang akan datang. Pemerintah Jokowi-Maruf yang menikmati belanjanya namun generasi anak cucu bangsa Indonesia yang menanggung pengembalian hutangnya.
Sukamta menilai, nilai utang yang semakin besar dengan tenor yang panjang, akan membuat pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin menikmati hasil belanja dari utang tersebut. akan tetapi, generasi penerus bangsa yang akan menanggung akibatnya kelak di kemudian hari.
“Parahnya lagi selama ini pemerintah tidak mampu menjelaskan bagaimana hutang ini dikelola untuk kegiatan modal produktif atau konsumtif karena tidak jelas alokasinya yang turun secara gelondongan. Utang menjadi modal produktif ataukah hanya konsumtif masih jadi pekerjaan rumah,” tandasnya.[Brz]
