IDTODAY.CO – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa reklamasi Ancol dilakukan untuk menyelamatkan warga Jakarta dari ancaman banjir. Pernyataan Anies ini di kritk oleh Golkar DKI Jakarta. Golkar menilai alasan Anies tersebut merupakan sebuah omong kosong belaka.

“Sekarang gini mereklamasi untuk apa dulu? Dijelaskan dulu, mau ngapain? Jangan-jangan nanti cukong-cukong lagi yang berkuasa di situ, cukong-cukong lagi yang punya proyek di situ,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, Basri Baco kepada wartawan, Sabtu (11/7). Seperti dikutip dari detik.com (12/07/2020).

Baca Juga:  Jawab Sindiran Hasto, Doli Kurnia: Calon Presiden Partai Golkar Adalah Kader Internal

Menurut Basri, tidak ada korelasinya antara rencana reklamasi banjir dengan pencegahan banjir. Sebab, kata dia, pengerukan sungai dan waduk juga sebelumnya sudah dilakukan sebelum zaman Anies.

“Pengerukan itu zamannya Foke, zamannya Jokowi, zamannya Ahok pengerukan itu kan ditimbun semua di Ancol Timur. Memang untuk nimbun ke laut, sehingga jadi daratan tuh yang tadinya rawa-rawa sekarang jadi daratan. Terus apa hubungannya sama banjir?,” ucap Basri.

Baca Juga:  Anies soal Syarat Capres-cawapres Pernah Kepala Daerah: Tidak Ada Semangat Meritokrasi

Ia juga mengatakan bahwa alasan Anies mereklamasi Ancol untuk dijadikan kawasan wisata terbesar di Asia hanya untuk membodohi rakyat. Menurutnya, rancangan 155 hektare lahan perluasan kawasan Ancol tersebut pun tidak jelas.

“Kalau katanya untuk ekonomi, mana? Gambarnya kayak apa? Jangan nanti rakyat Jakarta dibodohi lagi, sudah jadi juga contoh sekarang tuh pulau-pulau D ada nggak perumahan nelayan di sana? Atau kampung nelayan yang bagus di sana dibikin ? Belum jelas juga, belum ada,” katanya.

Baca Juga:  Sesuai Perjanjian, Sandiaga Hapuskan Utang Jika Menang Pilkada Bersama Anies

“Kalau untuk ekonomi, menghalangi banjir omong kosong itu,” sambungnya.

Basri juga menyebut bahwa Anies tidak konsisten terhadap janji-janjinya yang disampaikan saat kampanye. Tak hanya itu, Anies juga disebut memutuskan reklamasi itu secara sepihak tanpa melibatkan DPRD sebagai lembaga legislatif di Jakarta.

“Penyelenggara pemerintahan itu eksekutif dan legislatif, bukan cuma eksekutif. Nggak bisa seenaknya jalan sendiri,” katanya.[detik/aks/nu]

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan