Gubernur Jateng Bantah Isu Naikkan UMP 2021 Demi Pilpres 2024
IDTODAY.CO – Sejumlah gubernur menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 meski bertentangan dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Sikap mereka yang menaikkan UMP ini dinilai bertujuan untuk kejayaan di kompetisi Pilpres 2024 kelak. Anggapan tersebut kemudian dibantah oleh gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
“Saya menaikkan dengan pertimbangan PP (Peraturan Pemerintah) dan setelah mendengar dari para pihak buruh, Apindo, dan dewan pengupahan,” kata Ganjar ketika dikonfirmasi detikcom perihal isu ini, Selasa (3/11). Seperti dikutip dari detik.com (03/11/2020).
Ganjar mengatakan bahwa kebijakan menaikkan UMP itu demi iklim industri yang kondusif. Soal tujuan keterpilihan politik di 2024, itu tidak masuk pertimbangan.
“Tidak ada juga urusan dengan politik kontestasi yang lain. Saya harus menjaga hubungan industrial yang harmonis, agar dunia usaha tetap maju,” ujar Ganjar.
Ganjar mengaku, usai menaikkan UMP, ia mendapatkan respon positif dari pengusaha.
Adapun terkait pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, Ganjar mengaku telah mendapat penjelasan bahwa pernyataan Haryadi soal Pilpres 2024 hanyalah mendeskripsikan bahwa saat 2021 sudah bukan era Pilkada lagi.
Sebelumnya, Haryadi Sukamdani menyoroti gubernur-gubernur yang menaikkan UMP 2021. Padahal Menaker sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) bahwa UMP 2021 tidak naik.
“Rasanya tidak (terkait) pilkada, tapi mau pilpres 2024. Seingat saya nama-nama ini adalah yang muncul di polling-polling yang akan berkompetisi di 2024, tapi tidak tahu lah saya tidak bisa menjawab itu. Tapi yang jelas ini kurang memperhatikan,” tutur Hariyadi di Gedung Permata, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (2/11) kemarin.
Untuk diketahui, Gubernur yang tetap ingin menaikkan UMP 2021 di daerahnya adalah Ganjar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur DIY Sri Sultan HB X, dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.[detik/aks/nu]
