Jokowi: Kereta Cepat Bukan Untung Rugi, yang Penting Rakyat Dilayani

Jokowi: Kereta Cepat Bukan Untung Rugi, yang Penting Rakyat Dilayani

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Whoosh, bukan soal untung dan rugi. Jokowi mengatakan yang paling penting dalam proyek ini adalah rakyat dilayani dengan baik.

“Rakyat dilayani dengan cepat, karena fungsi transportasi massal itu di situ,” kata Jokowi saat ditemui di Stasiun Padalarang, Bandung pada Senin, 2 Oktober 2023, usai peluncuran dan penjajalan Whoosh.

Pembangunan Whoosh menghabiskan biaya lebih dari US$7 miliar oleh perusahaan patungan Cina-Indonesia. Proyek dibangun oleh PT KCIC, yang terdiri atas empat perusahaan negara Indonesia dan China Railway International Co. dari Beijing.

Proyek ini awalnya direncanakan menelan biaya kurang dari US$5 miliar dan mulai dibangun pada 2019. Namun penundaan karena masalah konstruksi dan pandemi Covid-19 menyebabkan biaya membengkak. Pihak berwenang telah melakukan uji coba publik terhadap perjalanan berkecepatan tinggi baru sepanjang 142 kilometer sebelum pembukaannya.

Baca Juga:  Media Asing Beritakan Kereta Cepat Indonesia, Sebut Sebagai Bagian Ambisi Xi Jinping

Pemerintah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai jaminan utang untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini. Menteri Kuangan Sri Mulyani menerbitkan PMK Nomor 89 Tahun 2023 pada 31 Agustus 2023.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyatakan kebijakan ini memunculkan beban tidak langsung ke APBN. Bhima mengatakan, dengan ditekennya aturan tersebut artinya sudah melenceng jauh. Karena sejak awal proyek sepur kilat itu dilakukan sifatnya business to business (B2B), lalu ada keterlibatan Penyertaan Modal Negara (PMN), dilanjutkan dengan ramai rencana tiket kereta cepat disubsidi, dan berlanjut masuk ke penjaminan.

Baca Juga:  Argo Utang Kereta Cepat Mulai Berjalan, Ini Nilai Cicilan per Bulan!

Artinya, Bhima menyatakan, secara finansial proyek kereta cepat menjadi beban pembayar pajak yang seharusnya bisa mandiri secara komersial. Bhima meminta sebaiknya Peraturan Nomor 89 Tahun 2023 ditinjau ulang dan dikonsultasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). “Selain itu pemerintah harus terbuka ke publik terhadap skenario beban APBN sebagai implikasi penjaminan,” kata Bhima saat dihubungi pada Rabu, 20 September 2023.

Pemerintah masih akan menggratiskan tarif kereta cepat Whoosh sampai pertengahan Oktober untuk uji coba. Jokowi, saat jumpa pers mengatakan, harga tetap untuk KCJB masih dikaji namun bakal berkisar Rp 250 – 350 ribu.

Juru bicara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Yustinus Prastowo membela pelaksanaan pemberian penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung. “Wah penjaminan pemerintah untuk percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana KCJB dipersoalkan? Kurang piknik,” cuit Prastowo melalui akun Twitter-nya @prastow dikutip Jumat, 22 September 2023. Tempo diizinkan Prastowo untuk mengutipnya.

Sumber: Tempo.co

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan