Jusuf Kalla: Aturan Penanganan Covid-19 RI Simpang Siur & Tidak Jelas
IDTODAY.CO – Terkait dengan penanganan kasus virus Corona di Indonesia, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla menilai bahwa ada kendala krusial yang membuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkendala.
“Secara aturan dan perintah, aturannya juga masih simpang siur, kadang-kadang jadi tidak jelas, harus terkoordinasi lagi,” ujarnya. Seperti dikutip dari Cnbc Indonesia (29/04/2020).
“Ada tiga hal pokok. Satu, waktu terbatas, karena semakin lama dan waktu kita terbatas. Selanjutnya ada koordinasi. Walau ada satgas dan gugus tugas, tapi tidak mudah melakukannya. Kemudian yang terakhir itu logistik. Kalau labnya kurang, orang-orangnya kurang, rumah sakit tidak mencukupi, APD kurang, obat-obat kurang, jadi susah dengan mempertimbangkan waktu, logistik, koordinasi, dan orang-orang yang memiliki keahlian,” lanjut JK.
Berhubungan dengan hal itu, Presiden Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn) Muhammad Tito Karnavian serta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letnan Jenderal TNI Doni Monardo sudah mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah solid dalam menanggulangi virus corona. Tidak ada hambatan dalam bersinergi satu sama lain.
Dalam hal apakah penanganan yang dilakukan pemerintah sudah terbilang cepat, JK menjawab bahwa hal itu bisa dilihat daripada tren kasus konfirmasi positif Covid-19.
JK mencontohkan Taiwan dan Korea Selatan. Dalam dua bulan, kedua negara mampu mengontrol penyebaran virus corona baru penyebab Covid-19. Tentu dengan memperhitungkan segala aspek.
”Kita harus pilih opsi-opsi yang ada walau berisiko. Pendekatan lembut dengan melarang ke mana-mana tentu rakyat akan lebih senang. Jadi pilihannya apa? Semua para ahli hanya dua yang pokok, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan tidak bertemu banyak orang,” kata JK.
“Itu akan menghentikan penyebaran. Nah, ditambah lagi karena ini tidak tahu di mana virus ini. Harus besar-besaran semprot ini. Kalau dulu flu burung, sumbernya dari ayam, ayam yang unsur ada merahnya kita musnahkan. Pemerintah bayar dan ini tidak, saat itu saya yang pimpin. Kalau ini obatnya tidak tahu, vaksinnya juga tidak tahu,” lanjutnya.[Aks]
