Komisi IX DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang Pelatihan Online Di Kartu Prakerja
IDTODAY.CO – Kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan Kartu Prakerja telah menghabiskan anggaran Rp 5,6 triliun dari Rp 20 triliun dana yang dianggarkan. Dana tersebut masih sebatas alokasi untuk pelatihan secara online.
Sebenarnya, maksud dari Program Kartu Prakerja yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah memberikan santunan terhadap para pekerja yang di berhentikan akibat dampak virus Corona.
Akan tetapi, maksud bayi tersebut dinilai oleh sejumlah kalangan tidak tepat sasaran karena banyak dari para pekerja yang tidak paham makan isi materi online yang disampaikan, dan para pekerja saat ini lebih butuh bantuan tunai dari pada pelatihan.
Para pengamat mengatakan bahwa pengangguran yang ada saat ini disebabkan susunya sektor industri akibat virus Corona dan bukan pekerja baru yang masih membutuhkan pelatihan dan pengalaman.
“Di tengah maraknya PHK, pemerintah semestinya fokus menjaga konsumsi masyarakat. Sebab, berdasarkan struktur perekonomian Indonesia, kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi domestik. Sepanjang 2019, BPS mencatat konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu mencapai 2,73 persen,” terang anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP, H Anas Thahir, sebagaimana dikutip dari Rmol.id (19/4/2020).
“Berkaca dari data, salah satu cara menjaga agar konsumsi rumah tangga tak goyah adalah dengan memberikan bantuan-bantuan tunai. Artinya, pemerintah seharusnya bukan memberikan bantuan yang sifatnya pelatihan seperti kartu Prakerja,” sambungnya.
Anas Thahir berpendapat bahwa anggaran pelatihan online terkesan hanya membuang-buang anggaran dan menguntungkan pihak penyedia jasa pelatihan. Menurutnya, anggaran tersebut akan lebih bermanfaat apabila dialihkan sebagai bantuan tunai terhadap para pekerja yang terkena PHK dan pasti akan terjadi multiplier effect bagi perekonomian Indonesia.
Anas menegaskan bahwa mestinya pelatihan online hanya diberikan kepada para pekerja baru supaya lebih tepat sasaran. demikian juga dengan penyelenggara pelatihan online tersebut harus sesuai dengan prosedur yaitu dilakukan oleh kementerian ketenagakerjaan demi menghindari penyalahgunaan wewenang di kemudian hari.
“Kami minta pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran Rp 20 triliun dari kartu Prakerja benar-benar efektif tersalurkan dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Jangan hanya menjadi proyek kurang berguna dan terksesan menghambur-hamburkan dana,” pungkas Anas Thahir.[Brz]
