Komitmen Anies Baswedan Lebih Prioritaskan Bangun Jalan Gratis Bukti Nyata Keberpihakan

Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, berpidato di acara Milad ke-21 PKS di Istora Senayan (Kompas.tv)

Sorotan Anies Baswedan terhadap ketimpangan pembangunan jalan tol dan jalan nasional gratis pada pemerintahan sekarang ini tidak lepas dari gagasan besar yang selama ini digaungkannya. Yaitu, mewujudkan keadilan dan kesetaraan kepada semua rakyat Indonesia, sesuai sila kelima Pancasila.

“Sorotan Anies terhadap jalan tol karena terkait dengan prinsip-prinsip keadilan,” jelas pengamat ekonomi Abdul Munir Sara dikutip dari akun Twitter-nya, @Munir_Timur, Rabu, 24 Mei 2023.

Selain tidak semua orang bisa mengakses jalan tol ini, pendekatan bisnis dalam pengelolaan jalan bebas hambatan ini akan membuat tarifnya juga semakin naik. Yang pada akhinya semakin memberatkan masyarakat yang selama ini menggunakannya.

Munir menggambarkan BUMN Karya, sebutan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang konstruksi, mendapat penugasan dari Pemerintah untuk membangun jalan. Kalau dananya kurang, BUMN meminta uang rakyat ke DPR melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) dan skema lain.

“Dapat duitnya dipakai bangun jalan tol. Tapi setelah jalan tol jadi, di-sekuritisasi, sahamnya dilepas ke swasta. Bertarif dengan harga yang tentu terus naik, karena faktor inflasi dan iklim investasi. Kalau jalan tol mahal, pelaku UMKM dengan modal kecil, saban hari hilir mudik di tol, tekor banyak bos!” tegasnya.

Penulis buku Jejak Esai Ekonomi Politik ini juga tidak menampik bahwa pembangunan jalan tol juga untuk pemanfaatan distribusi logistik. Namun, selama dua periode Jokowi, biaya logistik Indonesia juga masih mahal.

Baca Juga:  Ingatkan Publik Hati-hati Pilih Pemimpin 2024, Jokowi Tegaskan Bisa Bikin RI Masuk Jebakan

“Masih 22% dari PDB. Masih kalah dari negara tetangga yang lebih murah. Bangun jalan enggak salah, tapi prinsip keadilan sosialnya perlu diperhatikan,” ungkapnya.

Karena itulah, dia mendukung Anies Baswedan yang akan lebih memperhatikan pembangunan jalan nasional tidak berbayar alias gratis karena akan memberikan kesempatan dan kesetaraan kepada semua rakyat untuk memanfaatkannya.

“Sudut pandang Anies adalah tentang keadilan, antara jumlah jalan nasional gratis dan jalan nasional berbayar. Akan menjadi bias secara keadilan sosial bila lebih banyak jalan berbayar dari jalan umum gratis,” tandasnya.

Postingan Munir ini bagian dari tanggapannya atas kritik Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi kepada Anies Baswedan.

Tokoh yang akrab disapa Tuan Guru Bajang tersebut mengkritik Anies Baswedan karena tidak menampilkan data secara utuh saat membandingkan pembangunan jalan tidak berbayar era Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sehingga data yang terungkap oleh bacapres Koalisi Perubahan itu menunjukkan masa Pemerintahan SBY lebih unggul.

Padahal, katanya melalui sebuah video yang beredar di media sosial, ditambah jalan desa yang dibangun selama sembilan tahun masa Jokowi yang mencapai 316 ribu km, pemerintahan sekarang lebih panjang membangun jalan gratis dibanding sebelumnya.

Baca Juga:  Permintaan Anies Karantina Wilayah Ibu Kota Ditolak Jokowi

“Dengan demikian, kalau kita menyampaikan data secara utuh, pembangunan jalan tidak berbayar pada masa Presiden Jokowi, mulai jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota dan jalan desa, maka angkanya adalah sekitar 340 ribu kilometer. Jauh di atas pembangunan jalan tidak berbayar pada era sebelumnya. Terima kasih,” katanya dalam video berdurasi 4 menit.

Terkait jalan desa sebagai bagian jalan berbayar yang dibangun era Jokowi yang disampaikan Tuan Guru Bajang tersebut, menurut Munir tidak tepat. Selain itu bukan kewenangan pemerintah pusat makanya tidak disunggung oleh Anies, juga tidak adil membandingkan pemerintahan saat ini dengan sebelumnya. Karena kebijakan adanya dana desa untuk membangun jalan desa baru berlaku di era Jokowi. (Baca: Kritik Anies, 2 Periode Gubernur NTB Apakah Tuan Guru Bajang Tak Tahu Status Jalan Desa)

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, saat menyampaikan Pidato Kebangsaan dalam acara puncak peringatan Milad Ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu lalu, Anies mengkritik Pemerintahan Jokowi yang lebih memprioritaskan pembangunan jalan tol dibanding jalan nasional tidak berbayar yang memberikan kesetaraan kepada semua rakyat untuk memanfaatkannya. Dia pun membandingkan dengan era Pemerintahan SBY, yang menjabat selama dua periode 2004-2014.

Merujuk pemberitaan dari Kata Data edisi 12 Mei 2023 Cek Data: Perbandingan Kondisi Jalan Era Jokowi vs Presiden Sebelumnya, Anies menyebut Pemerintah Jokowi yang memimpin Indonesia sejak 2014 sampai saat ini berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.569 km atau 63 persen dari total seluruh jalan tol yang beroperasi di Indonesia, 2.499 km.

Baca Juga:  Elektabilitas Anies Jeblok gegara Pilih Cak Imin, PKB Ragukan Survei LSI Denny JA

Artinya, Jokowi berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan pemerintahan periode-periode sebelumnya.

Sementara pembangunan jalan tak berbayar yang digunakan seluruh rakyat secara gratis, baik jalan nasional, jalan provinsi ataupun jalan kabupaten, pada periode Jokowi, yang baru akan berakhir 2024 mendatang, terbangun 19.000 km. Angka tersebut jauh di bawah era Pemeritahan SBY yang berhasil membangun jalan sepanjang sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat dibanding masa Jokowi.

Perbedaan semakin mencolok kalau dibandingkan pembangunan jalan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Jika dibandingkan dengan jalan nasional, pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 kilometer. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 kilometer, 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain,” kata Anies ketika itu.

Meski demikian, sambung Anies, kedua infrastruktur baik jalan tol dan jalan gratis sama-sama dibutuhkan. Tetapi yang lebih perlu diperhatikan adalah keberpihakan dalam menentukan prioritas kebijakan untuk seluruh kelas masyarakat.

“Ketika bicara institusi ekonomi, memberikan kesetaraan kesempatan kepada semuanya. Kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif. Infrastruktur yang menunjang keseharian,” demikian Anies Baswedan. (kba)

Sumber: kbanews

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan