PKS mengkritik Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyampaikan pengawas proyek Ibu Kota Negara atau IKN merupakan warga negara asing atau orang bule. PKS menyayangkan lantaran harusnya kesempatan diberikan kepada anak bangsa.

“Beri kepercayaan kepada anak bangsa, Indonesia banyak SDM berkualitas, banyak juga diaspora dan ekspatriat Indonesia yang saat ini bekerja di luar negeri karena keahliannya. Seharusnya peluang ini dibuka dan diprioritaskan kepada anak bangsa,” kata juru bicara PKS Muhammad Iqbal saat dihubungi, Jumat (9/6/2023).

Baca Juga:  Luhut Sampaikan Kabar Buruk, Ada Bahaya Besar Mengancam

“Di samping itu, kampus-kampus berbasis teknologi Indonesia juga banyak yang berkualitas, hanya kurang kesempatan. Harusnya pembangunan IKN juga menjadi momen pemberdayaan anak bangsa,” lanjut dia.

Lebih lanjut Iqbal juga menyebut anak bangsa lebih memahami kondisi alam dan lingkungan Indonesia. “Anak bangsa lebih paham alam dan lingkungan Indonesia dibandingkan orang asing,” imbuhnya.

Dia juga menyanggah alasan Luhut yang menyebut orang bule dilibatkan agar proyek IKN jadi berkualitas. Menurutnya, kualitas tidak hanya diukur dari pengawasnya.

Baca Juga:  Saat Luhut Pekerjakan Tenaga Asing di IKN Sementara Anies Pekerjakan Anak Bangsa untuk Bagian Paling Rumit di JIS

“Kualitas tidak hanya dilihat dari siapa pengawasnya, tetapi dari perencanaan dan kajian yang mendalam serta bebas dari korupsi. IKN proyek kilat sehingga semuanya tidak terencana dengan baik,” ujar dia.

Pernyataan Luhut

Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sebagai Ketua Percepatan IKN, Luhut lapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pengawas pembangunan IKN dari warga negara asing atau bule.

“Saya melapor Bapak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi, jangan nanti, Presiden itu, (pekerjaan) jadi, tapi kualitasnya tidak bagus,” kata Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6).

Sumber: detikcom

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan