Ngabalin Minta Masyarakat Bantu Pemerintah Cegah Cluster Baru Covid-19

IDTODAY.CO – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia (MHKI) memprediksi penerapan new normal di Indonesia berpotensi menimbulkan cluster baru penyebaran virus corona Covid-19. Namun hal itu bisa dicegah dengan peran masyarkat itu sendiri.

Ngabalin juga mengatakan, Presiden Jokowi selalu meminta kepada jajarannya agar mengingatkan masyarakat supaya memperhatikan protokol kesehatan jelang penerapan new normal.

Baca Juga:  Anies Baswedan Siap Beri Bantuan Biaya Tes Corona Yang Tidak Tercover BPJS

“Tidak bosan-bosannya kami terus menyampaikan kepada publik setanah air, untuk tetap bersama-sama membantu. Kami membantu pemerintah untuk tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang ditetapkan yang dikeluarkan oleh pemerintah,” ujar Ngabalin, Kamis (11/6). Sebagaimana dikutip dari suara.com (11/06/2020).

Berdasarkan data dari para ahli dan pengumuman organisasi kesehatan dunia (WHO), kata Ngabalin, vaksin Covid-19 baru bisa ditemukan sekitar dua tahun lebih.

Baca Juga:  Ekonom: Umumkan Darurat Corona kunci Jokowi Selamatkan Ekonomi Indonesia

Oleh karena itu, ia meminta kepada masyarakat agar melakukan adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru tetap berproduktif, tetapi harus aman,” katanya.

“Makanya kenapa dibuat strategi pelaksanaan masyarakat yang produktif dan aman dari covid-19 dikeluarkan oleh gugus tugas. Disampaikan oleh bapak presiden, agar kita tidak boleh lengah, terus melakukan pengendalian,” ucap Ngabalin.

Ngabalin meminta masyarakat tidak keliru dalam menyikapi kebijakan yang dibuat pemerintah. Ia kemudian menegaskan bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah sudah meminta masukan dan arahan dari para epidemiologi dan para ahli pandemi.

Baca Juga:  Corona di Malaysia, Anwar Ibrahim Desak Pemerintah Potong Gaji Para Pejabat

“Dengan begitu, makanya kenapa presiden selalu mengatakan untuk melakukan perhitungan dengan baik, evaluasi terus, intensif koordinasi supaya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu benar-benar mendatangkan kemaslahatan kenyamanan dan kehidupan bagi masyarakat,” katanya.[Brz]

Tulis Komentar Anda di Sini

Scroll to Top