PDIP Kritik Kebijakan Anies Soal PSBB Ketat: Tidak Melakukan Koordinasi Dengan Permintaan Pusat

IDTODAY.CO – Pemprov DKI Jakarta akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat. PDIP menyoroti keputusan tersebut. PDIP menilai Gubernur DKI Anies Baswedan seperti tak ada koordinasi dengan pemerintah pusat, karena secara tiba-tiba rem mendadak.

“Jadi karena dipilih rakyat bukan dia berdiri sendiri, kemudian tidak melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Karena mari kita lihat banyak kepala daerah yang berhasil dalam penanganan COVID-19 ini. Jadi yang disorot oleh PDIP tentang Jakarta adalah persoalan komunikasi, persoalan koordinasi, persoalan tanggung jawab, persoalan kebijakan yang sudah dijalankan dan akar dari semuanya adalah persoalan penegakan disiplin,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristyanto, dalam konferensi pers virtual, Minggu (13/9). Sebagaimana dikutip dari detik.com (14/09/2020).

Menurut Hasto, seharusnya melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Sebab, kata Hasto, proses komunikasi seorang pemimpin adalah hal yang sangat mutlak. Bukan malah tiba-tiba mengambil keputusan rem mendadak.

“Apakah disiplin juga dilakukan dengan sebaik-baiknya, pencegahan juga dilakukan dengan sebaik-baiknya, bukan tiba-tiba rem mendadak. Apalagi ini rem dan juga aspek darurat langsung yang lain, proses komunikasi sekali lagi, yang seorang pemimpin itu sangat mutlak,” ujar Hasto.

Ia juga menjelaskan hal itu bukan karena terkait kepentingan ekonomi. Menurutnya, kepentingan rakyat memang harus didahulukan hanya saja berkoordinasi terlebih dahulu itu penting.

“Jadi apakah kepentingan ekonomi yang didahulukan, bukan. Kepentingan rakyat yang didahulukan tetapi tugas pemimpin itu bagaimana dengan penuh tanggung jawab tadi,” ucapnya.

“Buktinya ada daerah lain yang berhasil, jangan progresnya belum begitu nampak tiba-tiba ngerem. Ini yang dikritik oleh PDIP perjuangan,” lanjut Hasto.[detik/aks/nu]