PDIP Ogah Akui Ganjar Pranowo Terlibat Korupsi e-KTP Hingga Tambang Ilegal
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Said Abdullah menerangkan sejumlah rekam jejak bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Menurut dia, Ganjar memiliki rekam jejak yang baik, sehingga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mau mengusungnya menjadi capres.
“Saat menjabat Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo terbukti tidak terlibat megaproyek KTP elektronik yang melibatkan skandal suap para anggota Komisi II,” kata Said dalam keterangannya, Senin (15/5/2023)
Ketidakterlibatan Ganjar dalam kasus korupsi ini sebelumnya sudah dibenarkan oleh mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Selain itu, Said menyebut Ganjar juga dinilai berani dengan menjadi salah satu inisiator terbentuknya Panitia Khusus Hak Angket Bank Century dan menjadi anggotanya.
Kemudian saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah periode 2014 – 2019 dan 2019 – 2024, Ganjar dinilai membuat gebrakan bersih-bersih di Jawa Tengah. Pada tahun pertamanya menjabat, Ganjar disebut melakukan pembersihan pungli di Jembatan Timbang Batang dan jembatan lainnya melalui pemberlakuan sistem online.
“Ganjar Pranowo juga menghadapi banyak pemain galian golongan C di Jawa Tengah yang membuat kerusakan lingkungan hidup, berkurangnya sumber air, dan rusaknya jalan karena beban tonase truk pengangkut galian C,” kata Said.
Galian golongan C merupakan usaha penambangan yang berupa tambang tanah, pasir, kerikil, batu gamping, marmer, kaolin, hingga granit. Tambang galian C identik dengan pertambangan rakyat.
Lebih lanjut, Said menyebut selama menjabat gubernur, Ganjar Pranowo mampu menertibkan banyak galian C liar di Jawa Tengah. Salah satu penertibannya kini jadi kawasan tambang legal yang dikuasai oleh Semen Rembang sehingga pemerintah mendapatkan pemasukan.
“Ganjar Pranowo membuat layanan publik lebih mudah. Rakyat Jateng tinggal mention media sosial Gubernur Jateng, dan ada respons cepat atas berbagai keluhan rakyat Jawa Tengah, seperti jalan rusak, bantuan rehab rumah, bantuan sosial, penanganan stunting, dan masih banyak lagi,” kata Said.
Cawapres Ganjar masih dipikirkan Megawati
Mengenai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Ganjar, Said menyebut hal itu merupakan kewenangan Megawati Soekarnoputri. Ia menyebut Megawati juga telah berdiskusi dengan partai-partai yang berkoalisi dengan PDI Perjuangan soal pemilihan cawapres.
Menurut Said, sesuai kriteria yang ditentukan Megawati, cawapres yang disasar adalah tokoh yang mampu berkomitmen serta memiliki bonding dengan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Syarat selanjutnya, cawapres pendamping Ganjar harus merepresentasikan aspek sosio-kultural, manifestasi dari gotong royong antara kelompok nasionalis dan relejius.
“Figur yang memang mengakar kuat pada perpaduan nasionalis dan relijius, sehingga tidak saja menambah kekuatan elektoral, lebih penting lagi dukungan yang kuat secara politik pada pemerintahan mendatang, baik di pemerintahan maupun di DPR,” kata Said.
Syarat terakhir, cawapres harus memiliki visi dan kemampuan untuk melanjutkan pembangunan yang telah diwariskan oleh Presiden Jokowi, baik dari aspek politik maupun teknokrasi. Sehingga, kata Said, pemerintahan setelah Jokowi bisa langsung “tune in” dan tancap gas, tidak disibukkan urusan internal.
Sumber: law-justice.co
