Pendataan Bansos Tidak Satu Pintu, Politisasi-Pun Terjadi
IDTODAY.CO – Pendataan dan penyaluran bansos yang tidak satu pintu dinilai menjadi penyebab terjadinya politisasi terhadap bantuan bagi korban terdampak covid-19 tersebut. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Para Syndicate, Ari Nurcahyo dalam diskusi virtual bertema ‘Kala Pandemi, Bansos Jadi Bancakan Pilkada Mungkinkah?’ di Jakarta, Senin (20/7/2020).
“Seluruh bansos yang menyalurkannya adalah kepala daerah masing-masing. Gubernur, Bupati dan Walikota adalah pihak yang mendata siapa saja warga yang mendapatkan bansos dan yang tidak. Kepala daerah yang melakukan assesment, mana data yang bisa direkomendasikan ke Mensos atau mana data yang layak menerima bantuan, baik oleh provinsi kabupaten/kota,” kata Ari sebagaimana dikutip dari Beritasatu.com (20/7/2020).
Menurutnya, banyaknya pintu pendataan memberikan peluang bagi daerah untuk melakukan politisasi terhadap bantuan tersebut. Terutama bagi para daerah yang akan maju lagi di Pilkada 2020.
Solusinya menurut Ari, pendataan bansos harus satu pintu dan dan data yang diperoleh harus tekoneksi dengan Kemdagri karena penerima bansos berdasarkan Kartu Keluarga (KK).
“Pendataan dengan banyak pintu menimbulkan konflik kepentingan berupa politisasi. Membuka pintu yang banyak ke daerah memberi celah dari unsur pendataan yang kisruh dan menjadi ruang intervensi. Seharusnya pendataan satu pintu dan terkoneksi dengan Kemendagri misalnya,” jelas Ari.
Penggagas KawalBansos tersebut mengatakan politisasi terjadi juga dikarenakan banyaknya jenis bansos yang disediakan pemerintah. plus perpanjangan waktu hingga Desember 2020 yang mepet dengan waktu pelaksanaan Pilkada serentak.
“Skema bansos itu dari pemerintah pusat ada 7 jenis. Empat existing program dan tiga tambahan bantuan. Di luar tujuh itu, masih ada bansos lain yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ini yang membuat masif politisasi bansos karena banyak jenisnya. Waktunya pun panjang,” ucap Ari.[beritasatu/brz/nu]
