IDTODAY.CO – Keputusan presiden Jokowi membubarkan 18 lembaga dinilai sebagai keputusan tak sesuai dengan ekspektasi publik. Pasalnya, 18 lembaga tersebut adalah lembaga “ecek-ecek” yang kurang diperhitungkan.
Penilaian tersebut disampaikan oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. “Ekspektasi publik perubahan lebih fundamental, seperti merger kementerian hingga reshuffle. (Tapi) dapatnya receh. Wajar publik kecewa,” kata Mardani Ali Sera sebagaimana dikutip dari Detik.com, Selasa (21/7/2020).
lebih lanjut, Mardani mengusulkan adanya peleburan beberapa lembaga menjadi satu. Misalnya, dia mencontohkan Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Kepresidenan dan Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) digabung menjadi Kantor Kepresidenan.
Demikian juga, Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Badan Administrasi Kepegawaian Nasional, berada dalam satu naungan Kementerian Dalam Negeri.
Mardani pun menyimpulkan 15-20 kementerian sudah cukup. “Tengahnya, 15-20 kementerian cukup,” urainya.
Lebih lanjut, Mardani mengibaratkan peleburan 18 lembaga “ecek-ecek” seperti berupaya menyembuhkan penyakit akut dengan obat biasa. Tentu hal tersebut tidak cukup untuk mengamini ekspektasi rakyat terkait reformasi birokrasi.
“Bab pembubaran lembaga yang sekarang tidak cukup kuat untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang miskin struktur dan kaya fungsi. Pembubaran ini seperti Panadol untuk sakit akut reformasi birokrasi,” ucap Mardani.[brz/qds]