Presiden Marah-marah dan Ekonomi Minus, Ekonom Sebut Pemerintah Biang Kerok Krisis
IDTODAY.CO – Ekonom senior dari Institute Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini sangat memperhatikan adanya kemungkinan resesi pada kuartal III 2020.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi domestik yang minus 5,32 persen pada kuartal II 2020 dimungkinkan bisa lebih dalam pada kuartal III. Pasalnya, kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan kebijakan penanganan pandemik virus corona baru (Covid-19) masih menjadi biang kerok krisis ekonomi yang harus diselesaikan pemerintah.
Akademisi Universitas Indonesia (UI) ini kemudian menyimpulkan satu permasalahan pokok, yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatasi corona. Menurutnya, hal itulah yang menjadi sebab utama dari minusnya pertumbuhan ekonomi dan ancaman resesi.
Pernyataan tersebut disampaikan Didik dalam jumap pers virtual Indef bertajuk “Hadapi Resesi, Lindungi Rakyat”, Kamis (6/8).
“Kebijakan pandemik pemerintah sumber masalah. Awal Maret hampir 40 komunikasi pemerintah sangat buruk, mengacaukaan disiplin (protokol kesehatan) masyarakat,” ujar Didik sebagaimana dikutip dari Sindonews.com.
Kemudian, Didik mencontohkan kebijakan penanganan pandemik yang amburadul dikeluarkan pemerintah, khususnya terkait upaya menekan angka penularan di tengah-tengah masyarakat lewat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Sekarang masyarakat sudah tidak disiplin, karena dimulai oleh pemerintah melakukan pelonggaran (PSBB) pada saat naik (kasus positifnya). Negara lain melakukan pelonggaran pada saat turun,” urainya.
Atas dasar itulah, Ketua Dewan Pengurus LP3ES ini menegaskan pemerintah akan sulit lepas dari ancaman resesi apabila kebijakan Corona masih tidak bisa menyamai pencapaian negara lainnya yang dianggap sukses.
“Jangan bemimpi mengatasi resesi, kalau kebijakan pandemik amburadul seperti sekarang,” tegasnya.
“Jadi mulai dari wakil presiden, presiden sendiri, mudik enggak boleh, pulang kampung boleh, itu adalah komunikasi terburuk yang pernah saya dengar di tengah pembicaraan publik,” pungkas Didik J Rachbin.[sindonews/brz/nu]
