Said Didu Minta Tokoh Bangsa Bersatu Selamatkan Demokrasi
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said menyarankan agar para tokoh bangsa bersatu demi menyelamatkan bangsa.
“Saran saya, sebaiknya para tokoh bangsa berkumpul dan bersatu untuk menyelamatkan bangsa ini,” ucapnya dalam unggahannya di Twitter, Minggu, (28/5/2023).
Dia meminta Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Mantan Wapres Jusuf Kalla untuk menyelamatkan demokrasi.
“Mohon pak @SBYudhoyono, pak @Pak_JK dll segeralah bersatu selamatkan demokrasi demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa,” tandas Pria kelahiran Pinrang Sulawesi Selatan ini.
Sebelumnya, Ahli Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengaku mendapat bocoran terkait gugatan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka di MK.
Dia menyebut, MK akan mengabulkan gugatan tersebut.
“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” kata Denny Indrayana.
Info tersebut kata dia menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting.
“Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif,” tuturnya.
Di sisi lain dia menyinggung soal KPK yang dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun.
Dia juga menyebut Peninjauan Kembali (PK) Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA.
Menurutnya, ini akan sangat berdampak pada pencapresan Anies Baswedan yang telah dideklarasikan oleh Koalisi Perubahan.
“Jika Demokrat berhasil ‘dicopet’, istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan,” tandas mantan Wamenkumham ini.
Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono telah menyampaikan, penyerahan kesimpulan akan digelar 31 Mei 2023 mendatang.
Sumber: tajukpolitik
