Politisi Partai Golkar, Andi Sinulingga menilai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada masa pemerintahannya fokus membangun jalan negara yang gratis untuk rakyat.
“SBY fokus bangun jalan tak berbayar, harusnya memang gratis,” ujarnya dalam akun twitter pribadinya yang dikutip tajukpolitik.com, Kamis (18/5).
Andi kemudian membandingkan jalan negara yang sudah dibangun oleh SBY dan Jokowi.
“Era Jokowi total panjang jalan negara bertambah 592 km dari 46.432 km menjadi 47.024 km. Era SBY, total panjang jalan bertambah 144.825 km, dari 372.928 km pada 2004 mnjadi 517.753 km pada 2014,” tukasnya.
Seperti diketahui aksi saling klaim terkait dengan pembangunan infrastruktur kembali muncul ke permukaan. Kali ini, publik membandingkan pembangunan jalan di zaman Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan SBY.
Presiden Joko Widodo yang menjabat sejak 2014, menggantikan SBY, diklaim mampu membangun infrastruktur segrambreng. Dari data yang dikumpulkan CNBC Indonesia, SBY diketahui sudah membangun jalan tol sepanjang 189,2 kilometer sejak 2004 hingga 2019.
Adapun, Jokowi telah membangun jalan tol sepanjang 1.762,3 kilometer sejak menjabat pada tahun 2014. Bahkan, 750 kilometer jalan tol lagi ditargetkan selesai pada 2024.
Sayangnya, pembangunan jalan tol yang masif pada pemerintah Presiden Joko Widodo tidak diiringi dengan perhatian terhadap jalan nasional. Hal tersebut tercermin dengan kurangnya panjang jalan dan turunnya kondisi kemantapan jalan nasional.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan total panjang jalan pada era pemerintah Jokowi sejak 2014 sampai dengan 2020, hanya mengalami penambahan sepanjang 30.613 kilometer (km) atau 5,91% dari 517.713 km pada 2014 menjadi 548.366 km pada 2020.
Sehingga total panjang jalan negara bertambah 592 km dari 46.432 km menjadi 47.024 km. Lalu, total panjang jalan provinsi bertambah 1.317 km menjadi 54.845 km pada 2020 dari total panjang jalan 53.528 km pada 2014, dan penambahan jalan kabupaten/kota dari 417.793 km menjadi 446.497 atau bertambah 28.794 km.
Sementara itu, pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2014, total panjang jalan bertambah 144.825 km atau 38,83% dari total panjang nasional 372.928 km pada 2004 menjadi 517.753 km pada 2014.
Selama 10 tahun terakhir, jalan negara tercatat bertambah 11.804 km, dari 34.628 km pada 2004 menjadi 46.432 km. Kemudian, total panjang jalan provinsi bertambah 13.403 km menjadi 53.528 km dari sebelumnya 40.125 km pada 2004, sedangkan jalan kabupaten/kota bertambah sepanjang 119.618 km menjadi 417.793 km dari 298.175 pada 2004.
Jika dilihat dengan panjang dan kualitas infrastruktur jalan yang dibangun di era SBY, ternyata total utangnya tidak jauh lebih tinggi dari Jokowi. Utang pemerintahan Joko Widodo selama menjabat dua periode, yaitu 2014-2022 telah meningkat hingga 189,6 persen.
Bahkan hingga Maret 2023, utang Indonesia telah mencapai Rp7.879,07 triliun per 31 Maret 2023. Dengan jumlah tersebut, rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) kita mencapai 39,17%.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini mengatakan, peningkatan utang tersebut sangat tinggi dibandingkan peningkatan utang masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurutnya, pada akhir masa pemerintahan SBY, utang pemerintah pusat yang harus diwariskan ke Jokowi sebesar Rp 2.608,78 triliun. Sedangkan sebelum masa pemerintahan Jokowi berakhir, total utang kata dia telah meningkat menjadi Rp 7.554,25 triliun per November 2022.
“Ditambah BUMN Rp 2.000-3000 itu belasan triliun utang yang diwariskan pada pemimpin yang akan datang,” kata Didik dalam diskusi Catatan Awal Tahun Indef 2023, dikutip Rabu (17/5).
Sumber: tajukpolitik.com
