Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mempersoalkan langkah yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ihwal pengajuan proposal perdamaian Rusia-Ukraina di forum internasional.
Ia meyakini bila nanti bakal capres PDIP Ganjar Pranowo terpilih sebagai pemimpin negara, kejadian proposal Indonesia ditolak di dunia internasional tak akan terjadi.
Diketahui, Prabowo sempat menyampaikan proposal resolusi perdamaian untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina saat hadir dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6/2023) lalu, tapi proposalnya ditolak pihak Ukraina.
Baca Juga: Jokowi Sebut Belum Bertemu Prabowo untuk Bahas Proposal Perdamaian Rusia-Ukraina
“Dan kalau Pak Ganjar, kalau Pak Ganjar bersikap, tidak akan terjadi kekeliruan ada penolakan proposal, itu tidak ada. Karena ini tradisi bangsa,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).
Hasto menyebut sebenarnya Indonesia sudah memiliki pemahaman akan geopolitik.
Karena itu, dari sejak awal PDIP sudah menanamkan geopolitik Soekarno yang masih relevan untuk Indonesia sampai hari ini ke seluruh kader partai, termasuk Ganjar Pranowo.
Ia mengingatkan kepemimpinan Indonesia di mata dunia internasional itu sangat kuat melalui politik luar negeri yang bebas aktifnya.
Indonesia pernah mewujudkannya lewat Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung di tahun 1955.
Lalu, seharusnya tidak boleh ada kebijakan politik luar negeri dari pejabat pemerintahan yang tak sejalan dengan prinsip itu.
“Ketika bapak presiden (Presiden Jokowi, red) bertemu dengan Kanselir Jerman ditegaskan juga spirit Dasasila Bandung itu relevan.”
“Sehingga tidak boleh ada pemimpin di republik ini yang membuat kebijakan luar negeri dan pertahanan termasuk proposal perdamaian dengan melupakan hakikat politik luar negeri bebas aktif, kepemimpinan Indonesia di Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non Blok dan juga menghormati dari seluruh resolusi melalui PBB,” ujarnya.
Ia menegaskan, terkait kebijakan luar negeri dan pertahanan ini akan menjadi visi misi bakal capres Ganjar Pranowo.
Indonesia harus bisa memainkan peran untuk mengatasi ketegangan di sekitar kawasan, terlebih masalah Laut Tiongkok Selatan agar tidak menjadi konflik terbuka.
“Justru disitulah peran Indonesia, sehingga Pak Ganjar ini betul-betul merupakan pemimpin yang dipersiapkan untuk melanjutkan kepemimpinan dari Pak Jokowi,” kata Hasto.
ia mencontohkan bagaimana Indonesia konsisten dari sejak 1955 menyuarakan kemerdekaan terhadap Palestina, yang juga disuarakan oleh Presiden Jokowi, dan diikuti Ganjar yang berani juga menyuarakan tanpa memikirkan efek elektoralnya.
“Pak Ganjar berani menyatakan sikapnya terhadap hubungan Palestina, itu karena sudah ditanda tangani oleh Bung Karno, Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Asia Afrika di Bandung, spirit Dasasila Bandung yang menurut Kanselir Jerman relevan sampai sekarang,” ujarnya.
“Jadi Pak Ganjar justru akan memberikan roh di dalam politik luar negeri bebas aktif yang berakar dari sumbernya. Karena ada yang punya sumber-sumber lain,” sambungnya.
Selain itu, kata Hasto, proposal perdamaian itu jelas seperti yang disampaikan Presiden Jokowi, yakni bukan berasal darinya.
“Pak Jokowi menegaskan bahwa itu bukan dari presiden. Ini kan sudah sangat clear penjelasan dari bapak presiden. Dan semua harus satu nafas dengan kebijakan bapak presiden, tidak ada yang berbeda,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku dirinya belum sempat bertemu dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membahas proposal perdamaian konflik Rusia-Ukraina yang diajukan oleh ketua umum Partai Gerindra tersebut.
“Secepatnya (akan bertemu dengan Prabowo), tapi belum, belum ketemu,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Sumber: kompastv