IDTODAY.CO – Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi mengatakan bahwa jika ingin menyelamatkan Garuda Indonesia, maka Pemerintah dan DPR harus sepakat untuk merekrut ekonom senior, Rizal Ramli.
Adhi Massardie mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi harus melakukan gebrakan serius untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia yang manajemennya sudah tidak sehat sejak jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipegang Rini Soemarno.
Ia mengingatkan bahwa waktu itu, Rizal Ramli sudah menyatakan terdapat mismanajemen saat BUMN dipimpin oleh Rini Soemarno.
“Setiap mismanajemen itu, kalau di BUMN itu bukan karena kapasitas kemampuan manajerial. Tetapi karena unsur KKN yang luar biasa, terutama masalah korupsinya,” katanya pada Minggu, 31 Oktober 2021, dilansir dari RMOL.
Menurut Adhie Massardi, tata kelola BUMN yang buruk sejak tujuh tahun terakhir ini mengindikasikan unsur-unsur korupsi yang sangat luar biasa.
Salah satu indikasi korupsi di Garuda adalah sewa pesawat yang lebih mahal dari harga rata-rata.
“Garuda itu beruntung karena tempo hari, Rizal Ramli melarang pembelian pesawat-pesawat yang nggak perlu,” kata Adhie Massardi.
“Jadi kalau waktu itu tidak diingatkan oleh Rizal Ramli, kerugian negara itu yang sekarang plus sekitar Rp 10 triliun,” tambahnya.
Adhie Massardi lantas memberikan dua saran yang harus dilakukan pemerintahan Jokowi jika benar-benar ingin menyelamatkan Garuda.
Pertama, ia menyarankan Pemerintah melakukan tindakan pemberantasan korupsi di semua BUMN, terkhusus di Garuda.
“Kemudian saran kedua, jangan ragu-ragu berkonsultasi manajemen dengan ahlinya yang paham soal ini,” terang Adhie.
Salah satu ahli yang dimaksud adalah Rizal Ramli yang menurutnya terbukti memiliki pandangan ke depan mengenai nasib Garuda kala itu.
Adhie menilai, syarat pemerintah untuk menggandeng Rizal Ramli menyelamatkan negara cukup mudah, yaitu cukup dengan menurunkan presidential threshold menjadi 0 persen.
“Dia minta dibayar dengan presidential threshold yang zero persen. Jadi kalau minta Rizal Ramli, memang biayanya disebut murah, bisa disebut mahal. Karena bayarannya minta presidential threshold 0 persen,” kata Adhie Massardi.
“Dan ini kan keputusan pengelolaan negara. Kalau mau menyelematkan BUMN, pemerintah dan DPR harus sepakat untuk rekrut Rizal Ramli dengan imbalannya adalah presidential threshold,” lanjutnya.
Sumber: terkini.id