Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok disebut-sebut bakal menjadi Direktur Utama (Dirut) Pertamina menggantikan Nicke Widyawati. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin AK dan pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi buka suara terkait hal itu.
Mereka kompak menilai Ahok bukanlah sosok yang tepat menjadi Dirut Pertamina. Apa alasan keduanya? Berikut pernyataan Amin dan Fahmy yang dihimpun Tempo.
Amin: Lebih menojok sebagai politisi
Amin menilai selama ini kinerja Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina tidak moncer. “Selain itu, figur Pak Ahok lebih menonjol sebagai seorang politisi ketimbang pebisnis atau profesional,” ujar Amin kepada Tempo, Ahad, 23 Juli 2023.
Oleh karena itu, kata Amin, jika wacana Ahok bakal menjabat Dirut Pertamina terealisasikan, publik bisa berasumsi bahwa pergantian Dirut Pertamina kental dengan nuansa politik.
“Apalagi Nicke Widyawati baru 9 bulan lalu dikukuhkan kembali sebagai Dirut Pertamina,” ujarnya.
Wacana Ahok bakal menggantikan Nicke sebagai Dirut Pertamina muncul usai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memanggil Ahok dan Nicke beberapa waktu lalu.
“Saya tidak tahu apakah akan menjadi kenyataan dalam waktu dekat atau tidak. Sampai saat ini, Menteri BUMN tidak secara tegas mengungkapkan hal ini, baik di depan Komisi VI atau di ruang publik,” kata Amin.
Di sisi lain, Amin mengatakan pergantian pimpinan Pertamina itu menjadi kewenangan Menteri BUMN. “Tidak harus meminta pertimbangan atau masukan dari Komisi VI DPR,” kata dia.
Namun, sebagai mitra kerja Pertamina, DPR berharap supaya figur yang dipilih menjadi direksi perusahaan minyak plat merah tersebut adalah sosok yang berintegritas dan kompeten. Terlebih Kementerian BUMN sudah memiliki core values untuk para direksi dan komisaris, yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.
Fahmy: Ahok tidak mencapai kriteria indikator
Segendang sepenarian dengan Amin, Fahmy juga menyebut Ahok yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina tidak layak menjadi Dirut Pertamina untuk menggantikan Nicke. “Saya kira Ahok tidak mencapai kriteria indikator yang diperintahkan Presiden Jokowi,” kata Fahmy kepada Tempo, Ahad kemarin, 23 Juli 2023.
Fahmy menyebut, ada tiga tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ketika menunjuk Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina. Ketiga tugas tersebut, yakni memberantas mafia migas, membangun kilang minyak, dan menaikkan produksi migas.
“Kilang (baru) sampai sekarang tidak terbangun. Produksi migas juga menurun, di bawah target. Tidak ada satu pun dari ketiga indikator itu yang dicapai dengan baik,” ujar Fahmy.
Oleh karena itu, menurut Fahmy, Dirut Pertamina yang baru lebih baik diambil dari internal Pertamina. Misalnya, kata Fahmy, dari direktur-direktur di holding maupun sub holding Pertamina. Fahmy mengatakan mereka lebih layak dipromosikan.
“Itu bisa menjadi career path. Selain itu, mereka sudah punya pengalaman,” kata Fahmy.
Kemudian yang tidak kalah penting, Fahmy melanjutkan, Dirut Pertamina harus diambil dari figur yang memiliki kapabilitas dan integritas. “Tidak tergoda suap, misalnya. Kemudian punya komitmen kuat dalam mengelola perusahaan Migas,” ujar Fahmy.
Sejak isu Ahok menggantikan Nicke sebagai Dirut Pertamina muncul di ruang publik, Menteri BUMN Erick Thohir tidak membuat bantahan. Erick hanya mengatakan hal tersebut masih dalam tahap review.
“Belum ada keputusan yang diambil terkait pergantian pimpinan. Masih di-review mana yang terbaik,” kata Erick, seperti dikutip dari Tempo, Sabtu, 22 Juli 2023.
Menurut Erick, wacana ini muncul seiring penetapan Wakil Menteri BUMN II yang baru, yakni Roslan Roeslani. Sebagai wakil menteri yang membawahi BUMN sektor energi, kata Erick, Roslan diberi kesempatan mereview kinerja perusahaan di bawah klaster yang diampu.
Tempo juga berupaya mengonfirmasi hal ini kepada Ahok. Namun, hingga berita ini ditayangkan, Ahok belum memberi tanggapan.
Sumber: Tempo.co