IDTODAY.CO – Ekonom senior Indef, Faisal Basri mengatakan pemerintahan yang dipimpin presiden Joko Widodo ugal-ugalan dalam mengelola keuangan negara.
Pasalnya, hal tersebut terlihat jelas dari penurunan angka penerimaan pajak. Demikian juga sikap pemerintah yang terlalu anak emaskan BUMN juga penting untuk di kritisi, karena ada indikasi pemerintah sedang menutupi kebobrokan yang telah dilakukan.
“Jadi kalau coba BUMN gagal bayar, BUMN tidak bisa melanjutkan proyek-proyek yang dibebankan kepada mereka hancur lebur kan, makanya saya dari awal pemerintahan Jokowi kan menyatakan membangun itu enggak bisa ugal-ugalan,” ujar Faisal lewat acara diskusi virtual dengan Kahmipreneur, sebagaimana dikutip dari Rmol.id (1/6).
Menurutnya, pemerintah selalu mengambil jalan pintas dengan meminta pinjaman atau hutang ketika BUMN tidak bisa menyelesaikan proyek strategis.
“Kenapa utang kita besar karena apa icore kita tinggi karena jadi di era Jokowi. Proyek kita itu ongkosnya mahal semua,” terangnya.
Faisal menuturkan, tidak adanya perencanaan yang bagus dari pemerintah menjadi penyebab mahalnya ongkos proyek di Indonesia.
“Semua proyek itu, ada di RPJM. Apa ini tiba-tiba cetak sawah baru, itu kan proyek baru itu, tidak ada di RPJM. Jadi enggak bisa bernegara ugal-ugalan seperti ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rizal Ramli meminta presiden Jokowi untuk menjadikan isu pemantulan sebagai bahan evaluasi. Ia pun menyesalkan sikap anak buah Jokowi yang acuh tak acuh terhadap buruknya pengelolaan negara. Padahal, mayoritas anggota DPR merupakan koalisi dari pemerintah.
“Dan tidak ada yang mengatakan jangan gitu, anak buahnya seperti jalankan titah raja, repot-repot. Jadi, harus dikuatkan fungsi penguatan dari DPR itu yang kita tunggu. Saya yakin DPR enggak mau jadi stempel saja karena ini ada pertanggungjawaban historis,” pungkasnya.[Brz]