IDTODAY.CO – Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago meyakini, tak ada pelarangan ceramah atau pengajian di lingkungan BUMN manapun.

Bahkan, Irma menyebut, Menteri BUMN Erick Thohir kerap meminta pada direksi perusahaan plat merah itu agar memperbaiki mushala atau masjid di lingkungan kantor.

“Saya yakin ini hanya miskomunikasi saja,” ucap Uni Irma kepada JPNN.com, Minggu (11/4/2021).

Sebaliknya, ia menilai kontroversi yang muncul itu adalah salah kaprah.

“Bukan dilarang ceramah atau ngajinya, tetapi jangan undang penceramah dari simpatisan ormas yang dilarang oleh pemerintah,” ucap Irma.

Perempuan kelahiran Metro, Lampung itu menyebut banyak ulama yang melakukan kajian tentang hadis dan berceramah tentang bagaimana melaksanakan rukun iman dan rukun Islam yang bisa dihadirkan.

“Itu lebih penting untuk umat. Membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang iman dan Islam, serta pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari,” pungkas Irma.

Untuk diketahui, kajian online Meeting Ramadhan 1442 H yang digelar @BakisPelni (Badan Kerohanian Islam), rencananya diisi oleh sejumlah pembicara.

Di antaranya Ustaz Firanda Andirja, Ustaz Rizal Yuliar Putrananda, Ustaz Subhan Bawazier, KH Cholil Nafis yang juga Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat dan Ustaz Syafiq Riza Basalamah.

Namun kajian online itu mendadak dibatalkan jajaran direksi dan komisaris PT Pelni dengan alasan tidak ada izin.

Komisaris Independen PT Pelni Kristia Budiyarto memberikan penjelasan terkait beredarnya poster kajian Ramadhan online yang diisi beberapa tokoh agama.

Kata Dede, sapaan akrabnya, Dewan Direksi Pelni belum memberi izin pembicara yang didatangkan pada acara itu.

Hal itu pula yang menjadi alasan pihaknya membatalkan acara tersebut.

“Direksi sampai saat ini belum mendapat info pembicara yang akan diundang dalam kegiatan Ramadhan,” katanya, Minggu (11/4/2021) dilansir dari RMOL (jaringan PojokSatu.id).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pelni akhirnya memutuskan untuk meniadakan kegiatan ceramah dalam kegiatan Ramadhan.

Sementara buntut dari pembatalan ini, ada pejabat yang dimutasi dari jabatannya ke posisi lain.

“Sementara ini yang dimutasi level supervisor dan dibebastugaskan sebagai VP,” ujarnya.

Menurutnya, ini sekaligus menjadi warning bagi seluruh BUMN agar bisa bertindak tegas.

“Ini pelajaran sekaligus warning kepada seluruh BUMN. Jangan segan-segan mencopot ataupun memecat pegawainya yang terlibat radikalisme. Jangan beri ruang sedikit pun, berangus,” ujarnya.

Baca Juga: Bikin Gaduh Pelni Soal Radikalisme, Andre Rosiade Minta Erick Thohir Tegur Kang Dede Ditegur

Sumbe: pojoksatu.id

Tulis Komentar Anda di Sini

Iklan