Riset Jurnal Publik: 78,9 Persen Aktivis Gerakan Sosial Inginkan Perubahan Kepemimpinan di Indonesia
Hasil riset Jurnal Publik menyebut bahwa sebanyak 78,9 persen aktivis gerakan sosial inginkan perubahan kepemimpinan di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jurnal Publik, Zahra, dalam acara launching Lembaga Riset Jurnal Publik sekaligus acara webinar hasil penelitian “Potret Aspirasi Aktivis Gerakan Sosial di Indonesia: Harapan Terhadap Pergantian Kepemimpinan Nasional dan Pemlu” melalui aplikasi Zoom Meeting, Kamis (27/7).
Zahra menyebut penelitian ini berangkat dari kesadaran pentingnya aspirasi aktivis gerakan sosial di Indonesia sebagai penghubung masyarakat dan elit kekuasaan.
Aktivis gerakan sosial ini terdiri dari beragam latar belakang antara lain (1) Agama; (2) Demokrasi: (3) Hak Perempuan; (4) Lingkungan; (5) Hak Asasi Manusia; (6) Bantuan Kemanusiaan; (7) Gerakan Kemahasiswaan; (8) Kesehatan; (9) Pendidikan.
Berdasarkan hasil penelitian, sebanyak 35,40 % responden aktivis gerakan sosial menyatakan pemerintah belum menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia.
Sementara itu, 39,10% juga menyatakan kecewa bahwa visi misi presiden hasil pemilu 2019 belum mampu mewujudkan masyarakat.
Ketidakpuasan juga muncul dimana 48.60% aktivis gerakan sosial menyatakan bahwa pemerintah belum mampu membuat kebijakan publik dengan adil.
Sedangkan 38,40 5 aktivis gerakan sosial menilai kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf belum mampu memberikan kebijakan yang solutif terhadap permasalahan bangsa.
Dengan kondisi di atas, sebanyak 37,20 % menyatakan tidak puas atas kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf dan 39,10 % tidak puas atas kinerja kepemimpinannasional saat ini.
Selain itu, diperoleh data hasil penelitian sebanyak 33,50 % tidak puas atas sistem demokrasi dan kepemiluan yang ada sekarang.
“Ketidakpuasan terhadap kepemimpinan nasional menggambarkan aktivis gerakan sosial merasa ada yang tidak beres dalam pengelolaan negara. Sistem pemilu dan demokrasi juga masih meninggalkan banyak persoalan yang harus dibenahi. Kita perlu mendorong pemimpin nasional dan penyelenggara pemilu agar bekerja lebih serius dan bekerja keras mengatasi problematika ini agar tidak semakin merusak kredibilitas kepemimpinan, demokrasi dan sistem kepemiluan di Indonesia,” jelas Zahra.
Zahra menambahkan sebanyak 78,90% aktivis gerakan sosial memandang perlu adanya perubahan dalam sistem kepemimpinan di Indonesia.
Mengenai sosok calon pemimpin ke depan, sebanyak 49,60 % aktivis gerakan sosial menilai belum menemukan sosok yang tepat dalam memimpin Indonesia ke depan.
Mengenai harapan aktivis gerakan sosial terhadap pemilu 2024, Zahra menjelaskan bahwa 69,80% aktivis gerakan sosial setuju adanya kompetisi politik yang sehat, adanya harapan agar masyarakat terhindar dari politik uang (34,20%), sebanyak 75,60% setuju masyarakat memilih dengan objektif dan rasional, 75,20% setuju masyarakat tidak kehilangan motivasi menemukan pemimpin ideal dan sebanyak 71,80% setuju politik identitas hilang di Indonesia.
Sumber: Tajukpolitik
