Rizal Ramli Hanya Ingin Debat Berlangsung Terbuka, Bukan Diskusi Tertutup di Kantor Luhut Pandjaitan
Ekonom Senior Rizal Ramli menolak hadir memenuhi undangan dari pihak Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan hari Kamis (11/6/2020) ini.
Pihak Rizal Ramli beralasan, undangan tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal lantaran ia hanya diundang untuk berdiskusi di kantor LBP.
Sementara, sedari awal, pihak Rizal Ramli menjawab tantangan debat dari Luhut Binsar Pandjaitan dengan syarat debat dilakukan secara terbuka agar masyarakat bisa ikut mengikuti materi perdebatan.
Adapun, disampaikan pihak LBP, debat diundur menjadi tanggal 24 Juni. Sedangkan undangan hari Kamis ini adalah untuk diskusi.
Rizal Ramli menyebut Luhut tidak berkoordinasi dengan dirinya trkait perubahan jadwal tersebut.
“Ya enggaklah (tidak akan hadir). Itu mah ngawur, (keputusan) sepihak,” kata Rizal Ramli dikutip dari Kompas.com, Kamis (11/6/2020).
Sementara itu, Adhi Massardi selaku perwakilan dari pihak Rizal Ramli mengungkapkan, undangan yang dilayangkan kepada Rizal Ramli adalah untuk datang ke kantor Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis hari ini pukul 09.30.
Adhi menyatakan, Rizal Ramli menolak undangan tersebut karena menilai saat ini bukan saatnya lagi untuk berdiskusi mengingat ia sudah banyak sekali menyampaikan saran dan solusi ekonomi untuk pemerintah.
“Kalaupun harus berdebat harus dilakukan secara terbuka untuk publik dan harus dengan tim ekonomi,” kata Adhi dalam surat yang dikirim kepada panitia debat dari ProDem, Don Adam, dikutip Wartakotalive.com, Kamis (11/6/2020).
Kehadiran tim ekonomi yang mendampingi LPB, kata dia, penting karena utang negara bukan domain kebijakan di bawah Menko Maves, melainkan Menteri Keuangan.
Dan mustahil, kata Adhi, Menko Maves Luhut Binsar mempertanggungjawabkan kebijakan utang negara termasuk, misalnya, kenapa bunga pinjaman untuk Indonesia bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara yang secara ekonomi kemampuannya berada di bawah Indonesia.
“Kemudian ada mekanisme kalah dan menang sebagai pendidikan kematangan dalam berdemokrasi, baik bagi masyarakat dalam hal ini pengkritik maupun pembuat kebijakan untuk memahami konsekuensinya,” imbuhnya.
Adhi Massardi justru menduga, undangan pertemuan pada Kamis ini hanya bagian dari keinginan pihak LBP untuk mendapatkan kisi-kisi debat yang akan digelar oleh ProDem.
Diberitakan sebelumnya,
Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi memastikan Luhut Pandjaitan siap berdebat Rizal Ramli.
Terkait dengan hal itu, pihak Kemenko Kemaritiman dan Investasi telah mengundang Rizal Ramli melalui pesan singkat untuk hadir dalam debat tersebut.
Selain Rizal Ramli, Luhut pun turut mengundang Dosen senior Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Djamester Simarmata, Kamis (11/6/2020), pada pukul 09.30 WIB.
Djamester sendiri juga turut serta ingin melakukan perdebatan ke Luhut terkait Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia.
“Rencananya kami akan mengundang beliau dalam minggu ini untuk berdiskusi melihat analisis data-data yang disampaikan dan dasar-dasar keilmuan yang digunakan. Dari kami sudah sampaikan jadwalnya, tinggal tunggu konfirmasi Pak Djamester,” ujar Jodi kepada Kompas.com, Rabu (10/6/2020).
Lebih lanjut Jodi mengatakan, Djamester selama ini kerap memberikan masukan terhadap pemerintahan kabinet Presiden Joko Widodo.
Soal masukkan tersebut itulah, Luhut mengundang langsung tatap muka terhadap Djamester.
“Kita kan mau diskusinya ilmiah. Pak luhut sangat mengapresiasi permintaan dari Djamester Simarmata, beliau sudah memberikan pesan kepada kami concern-concern beliau dilengkapi dengan data-data yang lengkap serta analisis berdasarkan penelitian,” ujarnya.
Rizal Ramli terima tantangan Luhut
Diberitakan sebelumnya, Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli mengiyakan tantangan debat yang diserukan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Sebagai sebuah syarat, jika Luhut dan seluruh menteri bidang ekonomi kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) kalah, mereka diharuskan melepaskan jabatannya.
Hal itu disampaikan Adhie Massardi yang menjadi perwakilan Rizal Ramli, saat menggelar konferensi pers bersama Jaringan Pro Demokrasi (ProDem) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2020).
“Rizal Ramli ini kan bukan tokoh kaleng-kaleng.”
“Ketika dia mau keluar menantang kabinet tim ekonomi itu, ada yang harus dipertaruhkan,” katanya.
“Jadi kemarin Bang Rizal Ramli bersedia bahwa kalau dia kalah dia tidak akan mengkritik kebijakan ekonomi pemerintahan.”
“Tetapi kalau tim ekonomi Joko Widodo yang kalah, dia minta semua tim itu untuk mundur, dan ini juga bukan barang baru,” lanjut Adhie.
Rizal Ramli membolehkan Luhut mengajak seluruh menteri bidang ekonomi Kabinet Indonesia Maju.
Seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan menteri lainnya.
“Sehingga masyarakat juga melihat kebijakan ini sungguh-sungguh memperhitungkan rakyat atau tidak.”
“Jadi dengan demikian kan akan lahir tradisi bahwa setiap kebijakan pemerintah itu mempertaruhkan nasib rakyat dan nasib pembuat kebijakannya.”
“Jadi kalau dia bikin kebijakan, kemudian debat, kemudian kalah, lalu kemudian dibikin lagi kebijakan yang ngawur, nah, kita ingin menyetop kebijakan-kebijakan yang bermasalah itu.”
“Jadi pembuat kebijakan kalau membuat kebijakan tidak benar, konsekuensinya dia harus mundur,” imbuhnya.
ProDem selaku penyelenggara debat mewacanakan debat akan berlangsung pada Rabu 24 Juni 2020.
“Dua minggu dari sekarang saya sudah tetapkan.”
“Untuk tempat saya menunggu konfirmasi dari pihak Luhut Binsar Pandjaitan yang nanti ProDem akan menyurati beliau,” kata Adamsyah Wahab, perwakilan ProDem di lokasi yang sama.
Mengenai teknis berdebat, Adamsyah menjelaskan, ProDem akan meniru teknis debat Pilpres Amerika Serikat.
“Yaitu silakan mereka berdebat dengan fokus ekonomi.”
“Ini debat yang sangat bisa menggali luar biasa sisi dari Pak Rizal maupun sisi dari intelektualitas dari Pak Luhut,” jelasnya.
Kata Adamsyah, debat nanti juga akan ditengahi oleh juri.
Juri akan diambil masing-masing dari pihak Rizal Ramli, Luhut Binsar Pandjaitan, serta dari ProDem.
“Juri itu nanti formatnya saya minta tim dari dia dan tim dari Bang Rizal untuk ketemu dengan saya dan tim saya, untuk memformulasikan format.”
“Tapi biar fair, saya minta nama-nama juri dari mereka dan nama-nama juri dari Bang Rizal, dan nanti juga ada juri dari tim saya.”
“Sementara format teknis yang detail nanti akan kami sampaikan satu atau dua hari sebelum debat berlangsung,”beber Adamsyah.
Djamester juga terima tantangan Luhut
Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Djamester Simarmata menyatakan kesiapannya meladeni tantangan berdebat soal utang negara yang sebelumnya dilayangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Menko LBP sebelumnya, menantang siapa saja pengkritik utang negara untuk bertemu dengannya dengan beradu data.
Djamester Simarmata mengungkapkan alasannya tertarik untuk turut berdebat dalam tema tersebut.
Salah satunya karena dia seringkali memberikan kritik terhadap utang negara.
Selain itu, dia memastikan tidak ada kepentingan politik dalam hal diskusi soal utang.
Semuanya murni dari hasil kajian ilmiah yan dia lakukan.
“Dalam debat utang saya tidak dukung siapapun, kecuali kajian ilmiah. Saya anti orang yg koar-koar tanpa kajian riil, cari popularitas politik. Kritik saya tidak hanya praktis, tapi teori. Krugman sy kritik di MIT & dia tunduk. Teori Solow saya kritik, didukung Thomas Piketty, & bbrp Prof lain,” tulis Djamester Simarmata dalam akun twitternya, dikutip Wartakotalive.com pada Jumat (5/6/2020).
Djamester Simarmata juga mengungkapkan, agar kesediannya untuk berdebat soal utang ini jangan dibuat menjadi gaduh.
Sebab, ia melakukan hal itu atas dasar pengetahuan ilmiah yang dia miliki.
“Kepada semua yang menanggapi twitter saya, terima kasih. Twitter saya mengajak anda-anda pada pembicaraan inti, bicarakan utang secara ilmiah, dan bukan membuat gaduh. Ilmiah tidak gaduh, tetapi tenang. Apalagi membawa ujaran kebencian, itu bukan ilmiah. Merdeka!!!”
Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menantang pengkritik utang negara untuk bertatap muka dengannya.
Luhut mengaku ingin berbincang terkait penambahan utang negara selama pandemi virus corona atau Covid-19.
“Jadi kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga pengin ketemu. Jadi jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami, ngomong,” ujarnya melalui diskusi virtual, Jakarta, Selasa (2/6/2020).
Rupanya berita tantangan dari menteri Luhut terbaca oleh Guru Besar Universitas Indonesia, Djamester Simarmata.
Ia pun dengan tegas menyatakan bahwa apa yang dikatakan Luhut soal utang bisa diperdebatkan.
Bahkan, dia meminta waktu khusus untuk dipertemukan dengan Luhut untuk membahas terkait utang negara itu.
“Caranya gimana? Saya termasuk yg tdk setuju. Tolong ditentukan waktunya, saya persiapkan bahan!,” tulis Djamester Simarmata di akun Twitternya, dilihat Wartakotalive.com, Jumat (5/6/2020)
Dr. Djamester Simarmata adalah salah satu staf pengajar di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi UI.
Dia menuliskan kembali, bahwa dirinya pernah menulis jurnal khusus tentang hutang negara pada tahun 2007.
Di sana, dia sudah melakukan penghitungan dengan cermat kaitan hutang dngan pendapatan domestik bruto atau PDB.
“Ttg utang. Dlm Jurnal Ekonomi, no. 1 tahun 2007, paper saya dlm Kongres ISEI di Manado diterbitkan, hal 1-24.”
“Di situ sy hitung, tingkat utang sustainable 29,2% PDB, total utang dlm negeri dan luar negeri. Kemkeu anggap itu hanya ULN. Data 2019 total utang DN+LN telah > 60%,” tulisnya.
“Apa artinya bila total utang telah lebih dari 60% PDB? Untuk ini sebelum saya lanjutkan, tolong di cari apa kata Stiglitz, sebab ini terkait dengan isu yang marak baru2 ini tentang moneter: ada MMT yang dipopulerkan oleh Mardigu, dan sy amat dukung NCT, dekat ide Richard Werner,” imbuhnya lagi
“Dlm debat moneter bila discroll di sini, sy ada dlm debat global, tokoh inti Richard Werner. Klpk global mau kembalikan sovereign money.”
“Sy telah lama ada dlm debat itu, tdk hanya DN, di mana isu bank dan moneter telah bnyk yang salah. Jadi tdk ada motif politik, tapi ilmiah!!”
Djamester menegaskan, dirinya tidak hanya mengkritik kebijakan pemerintah tanpa ada argumen.
Sebaliknya, ia mengklaim punya data dan kritik yang diberikannya adalah berdasarkan kajian mendalam.
“Saya tidak hanya kritik, tetapi dengan data dan perhitungan. Sy tidak akan mau teriak2 tanpa ada dasar.”
“Diluar ini sy sedang nulis buku kecil tentang perbankan, moneter, dan pembangunan. Tadinya saya harap jawaban datang dari Menkeu & Wamenkeu,” tulisnya
Sebagian artikel ini tayang di Kompas.com dengan judul Luhut Siap Berdebat Lawan Rizal Ramli soal Utang Luar Negeri, Besok
Sumber: WartaKota
