Said Aqil Minta Jokowi Nertal dalam Muktamar NU! Adi Prayitno: Bukti Persaingan Ketum PBNU Makin Panas
IDTODAY.CO – Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengulas maksud di balik Said Aqil Siroj meminta Presiden Jokowi untuk netral dalam Muktamar NU.
Menurut Adi Prayitno pernyataan yang dilontarkan Said Aqil tersebut unik, sebab permintaan secara eksplisit kepada Presiden Jokowi tersebut jarang ditemukan.
“Ini jadi bukti persaingan Ketum PBNU makin panas. Jarang-jarang ada permintaan secara eksplisit agar Presiden tak ikut campur urusan pemilihan ketua yang baru,” ujar Adi.
Padahal menurut Adi ini terlalu jauh mengaitkan Jokowi dengan urusan pemilihan Ketum PBNU yang baru. Dan Jokowi tak mungkin ikut campur.
Adi Prayitno kemudian menyoroti isu Kemenag memborong hotel di sekitar arena pelaksanaan Muktamar NU di Lampung.
Menurutnya, wajar jika publik mengaitkan isu ini dengan permintaan Said Aqil untuk Jokowi.
“Publik mengaitkan pernyataan Pak Kiai Said dengan pengakuan Wakil Ketua PWNU Lampung yang menuding adanya oknum Kemenag yang booking hotel di sekitar arena pelaksanaan Muktamar NU di Desember mendatang,” pungkasnya.
Lanjut “Isu ini jadi liar ke mana-mana memantik kecurigaan ke berbagai kalangan. Apalagi salah satu kandidat Ketum PBNU adalah Gus Yahya, yang merupakan kakak Kemenag. Tudingan Wakil Ketua PWNU itu seakan tersirat menuding salah satu pihak,” imbuhnya.
Meski demikian, pakar politik dari UIN Syarif Hidayatullah itu menyebut NU tak bisa dijauhkan dari sifat-sifat kekuasaan.
“Tapi kan sulit menjauhkan NU dari anasir kekuasaan. Banyak elite dan kader NU yang ada di dalamnya. Baik yang jadi pengurus partai, anggota Dewan, di kementerian, maupun di BUMN. Agak utopis sebenarnya menjauhkan NU dari anasir-anasir kekuasaan,” kata Adi.
Sementara itu, doktor politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menyebut permintaan Kiai Said Aqil kepada Presiden Jokowi untuk netral dalam Muktamar NU mengindikasikan adanya kekhawatiran penggunaan instrumen kekuasaan. Dikutip dari Detikcom. Jumat, 12 November 2021.
“Kekhawatiran itu muncul sebagai respons atas anggapan adanya dugaan penggunaan jaringan dan otoritas Kementerian Agama di bawah Menteri Gus Yaqut, yang notabene merupakan adik calon Ketum PBNU yang juga Katib Aam PBNU saat ini, yakni Gus Yahya Cholil Staquf,” tuturnya.
Labih Lanjut “Jika dugaan itu bisa dikonfirmasi, pengaruhnya terhadap arah suara Muktamar akan cukup signifikan, mengingat para pengurus PWNU dan PCNU di daerah cukup banyak yang diisi oleh warga nahdliyin yang juga bekerja di jajaran Kementerian Agama di provinsi maupun kabupaten/kota,” kata Umam terpisah.
Demi marwah Nahdlatul Ulama, Umam menyarankan proses pemilihan Ketua Umum PBNU mendatang terbebas dari arus kepentingan politik praktis dan kalkulasi kepentingan sempit.
“Jemaah dan jamiyah Nahdlatul Ulama harus dibangun di atas asas kemandirian dan independensi sebagai moderate Islamic-based civil society yang terbesar di Indonesia,” ujar Umam.
Sumber: terkini.id
