Tangani Corona Saja Megap-Megap Malah Mau Selenggarakan Pilkada, Apa Tidak Kacau?

Pemerintahan Joko Widodo diharapkan mau menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saat kondisi Indonesia masih dilanda pandemik Covid-19.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional Jakarta, Saiful Anam, menilai pilkada di tengah pandemik sangat tidak baik dilaksanakan. Mengingat saat ini bantuan sosial (bansos) sedang gencar-gencarnya disalurkan ke masyarakat.

“Jangan sampai bansos dijadikan bahan untuk kampanye calon petahana,” ucap Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/6).

Baca Juga:  Rentan Terpapar Politik Uang, Bawaslu: Harus Lebih Peduli pada Generasi Muda

Selain itu, kata Saiful, mengambur-hamburkan dana di tengah kesulitan masyarakat yang tengah fokus dalam menghadapi pandemik Covid-19 dinilai tidak wajar.

Seharusnya, lanjut Saiful, anggaran Pilkada dapat dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Urusan Pilkada bisa dipikirkan kemudian.

Bahkan sambung Saiful, Pilkada di saat pandemik seperti saat ini dapat membahayakan nyawa rakyat sebagai pemilih. Karena pasti akan menimbulkan kerumunan massa saat melakukan pemilihan.

Baca Juga:  Soal Pilkada Saat Pandemi, Sekjen PDI-P: Ini Wujud Kepedulian Pemerintah, Maksudnya?

“Serta akan menggerus partisipasi masyarakat dalam pilkada. Maka pilkada akan menjadi mubazir untuk dilaksanakan,” tegas Saiful.

Dengan demikian, Saiful berharap pemerintahan Jokowi menunda pelaksanaan pilkada dan lebih fokus mendapatkan pendanaan penanganan corona.

“Tangani corona saja sudah megap-megap, malah mau selenggarain Pilkada, apa tidak kacau?” pungkas Saiful.

Sumber: rmol.id

Tulis Komentar Anda di Sini

Scroll to Top