Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron menolak tegas Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama jika diangkat menjadi Dirut Pertamina.
Saat ini Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina. Ahok disebut-sebut bakal menggantikan Nicke Widyawati sebagai Direktur Utama (Dirut) Pertamina.
Kabar tersebut santer setelah Ahok bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
Padahal Erick membahas rencana penggantian posisi Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury hingga ekspansi bisnis Pertamina ke Afrika.
Herman Khaeron mengatakan, pada prinsipnya, menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintahan Joko Widodo. Meskipun ia mengaku tak habis pikir jika spekulasi tersebut akhirnya terjadi.
Pasalnya, kata Politikus Partai Demokrat ini, kinerja Ahok di perusahaan plat merah tidak begitu terlihat prestasinya sejak ia menjabat Komut hingga saat ini.
“Yang pasti selama menjadi Komut saja tidak juga dapat mengangkat Pertamina menjadi perusahaan negara yang hebat, dan setara dengan perusahaan migas dunia lainya,” kata Herman, Rabu (19/7).
Alih-alih membuat Pertamina semakin bagus dan profesional, mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok justru dinilai akan membuat Pertamina cenderung tidak profesional.
Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan soal langkahnya memanggil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati pada Kamis (20/7) kemarin.
Untuk Ahok, ia mengatakan pemanggilan dilakukan terkait tragedi kebakaran Depo Plumpang beberapa waktu lalu. Pertemuan dilakukan untuk menyamakan persepsi soal pemindahan depo tersebut.
Penyamaan persepsi perlu dilakukan karena sebelumnya ada perbedaan terkait pemindahan depo itu ke lahan milik Pelindo agar kasus kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu tak membahayakan masyarakat.
Tapi di tengah wacana itu, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan meminta agar jangan deponya yang dipindah tapi warga di sekitar.
“Saya kemarin ketemu Pak Ahok untuk menyamakan persepsi mengenai pelumpang. Kan waktu itu juga pak Luhut berbeda. Tapi saya bilang tidak ada perbedaan,” katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jumat (21/7).
Sumber: tajukpolitik