IDTODAY.CO – Penyaluran bantuan sosial tidak lepas dari kendala yang menyebabkan timbulnyaasalah ditengah masyarakat. Kendala yang dihadapi diantaranya adalah soal data. Ada masyarakat yang tak layak mendapat Bansos malah menerimanya. Begitu juga sebaliknya, masyarakat yang layak menerima malah tak mendapatkannya. Di sejumlah daerah hal ini menyeruak.
Akan berbeda halnya dengan apa yang terjadi di Bogor. Wali Kota Bima arya, mengatakan bahwa pihaknya sejauh ini di daerahnya belum ada laporan.
“Terbukti puluhan emak-emak tiap hari itu bisa sampai 50 sampai 100 orang kita layani. Kita juga umumkan ada aplikasi namanya salur, sistem kolaborasi dan solidaritas untuk masyarakat,” jelas Bima dalam diskusi virtual, Sabtu (9/5). Seperti dikutip dari kumparan (09/05/2020).
Dan bagi masyarakat Kota Bogor, diberi kemudahan akses untuk mendapatkan bantuan lewat aplikasi itu.
“Bagi warga yang ingin tahu apakah mereka mendapatkan dana Bansos atau tidak, itu akan kelihatan, kalau mereka masuk di situ mereka tinggal tunggu bantuannya saja. Lalu kalau mereka tak bisa melihat nama mereka di situ, padahal mereka butuh, mereka bisa daftar baru nanti akan kita biayai dari dana publik,” beber Bima.
Ia juga mengatakan, untuk dana bansos, datanya sudah dikunci di data DTKS.
“Begitulah proses transparansi yang kita lakukan,” imbuhnya.
Selanjutnya Bima mengatakan, Pemkot Bogor mengalokasikan anggaran Rp 144 miliar dari refocusing anggaran.
Uang itu digunakan untuk jaring pengaman sosial, distribusi kesehatan, dan pemulihan ekonomi.
“Prosesnya sama semua harus melalui proses asistensi, analisa kebutuhan barang disesuaikan jumlah SDM juga. Kemudian ada juga dari pendampingan dari jajaran samping, yang sangat penting dalam proses transparansi ini yakni bagaimana kita libatkan publik, publik harus dilibatkan,” tutur dia.[Aks]