IDTODAY.CO – Anggota Komisi XI Heri Gunawan menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang meningkat menjadi Rp1,028,5 triliun atau sebesar 6,27% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Padahal sebelumnya diprediksi sebesar 5,07% dalam Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
Menanggapi hal tersebut, Heri mengaku kaget dengan kenaikan anggaran APBN yang semakin cepat dan angkanya makin membengkak.
“Padahal bisa dikeluarkan Perpres 54/2020 baru kemarin dikeluarkan. Baru saja dikeluarkan di DPR,” kata Heri dalam pesan singkatnya, sebagaimana dikutip dari Teropongsenayan.com (19/5/2020).
Menurut pengakuan Hari, Komisi XI DPR dapat memaklumi alasan pembengkakan defisit APBN karena adanya wabah Corona. Akan tetapi perubahan yang yang cepat dan naiknya signifikan sampai di angka hingga Rp. 1,028,5 triliun atau 6,27 persen dari PDB, ridak dapat diterima begitu saja.
“Angka defisit cepat sekali berubahnya. Patut dicurigai apa yang mendasari peningkatan defisit tersebut. Angkanya pun fantastis,” urainya.
Heri pun ingat kembali seperti halnya Bank Century BLBI dan Bail-out angkanya juga cepat berubah-ubah. Jangan sampai skenario ini membuka celah terulangnya kedua megaskandal tersebut. Sebab, di sisi lain, BI juga sudah menyiapkan calon pembeli SBN pemerintah.
“Dalam hal ini, pemerintah perlu mengingatkan. Pembobolan paling mudah dilakukan saat krisis. Masih hangat di pikiran kita saat krisis 1997/1998 yang melahirkan megaskandal BLBI. Krisis 2008 mengirimkan Skandal Bank Century. Modusnya sama. Ganti-ubah angka,” kata Politikus Gerindra ini.
“Kalau perubahan angka dilakukan oleh toko kelontong kami memakluminya. Tapi ini tingkat negara lho. Betapa mudahnya mengubah angka,” lanjutnya.
Situasi tersebut dapat disimpulkan dua hal. Pertama, Sri Mulyani selaku menteri keuangan tidak kompeten dalam mengelola APBN. Kedua, ada kekuatan besar yang memanfaatkan momentum Corona untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.
“Jangan sampai Pandemi Covid-19 hanya menggunakan kuda troya untuk mewujudkan agenda-agenda terselubung kelompok tertentu. Kasihan rakyat. Sudah lebih dulu uang negara yang dibutuhkan dari pajak yang dihabiskan di tengah-tengah pandemi ini,” tandasnya.[Brz]